"Sebelumnya saya minta maaf Pak, mungkin saya terlalu berani atau tidak sopan mengirimkan surat ini. Entah majikan saya mendengar berita di TV, tiba-tiba berkata dengan saya kalau bangsa ini miskin, wah hati saya sakit banget, Pak. Saya kira cukup sekian curhatan dari saya semoga dengan ini semua bisa untuk bahan perbaikan yang berkepentingan agar Indonesia harum di mata dunia. Sekali lagi, saya mohon maaf atas kelancangan saya karena saya rasa Bapak Basukilah yang tepat menerima curhatan saya," begitu inti tulisan Winda.
Salah seorang staf Sekretariat Gubernur DKI, Maruhal, mengatakan, jika Basuki mendapat surat curhat seperti ini, biasanya surat itu sekadar dibaca saja. Sebab, di dalam surat itu, tidak ada hal yang perlu ditindaklanjuti.
Sementara itu, Syafruddin, yang mengaku sebagai anggota PDI-P dari Sibolga, memohon agar Ahok menjadikannya sebagai staf khusus. Dalam surat itu, Syafruddin mengaku ingin membantu Basuki menyelesaikan permasalahan kemacetan di Ibu Kota.
Masih di dalam suratnya, ia mengklaim memiliki berbagai ide penyelesaian kemacetan Jakarta tanpa harus mengeluarkan banyak biaya, sementara anggaran yang keluar hanya untuk pembuatan perda maupun pergub serta sosialisasi di media televisi.
Sebelumnya, Syafruddin juga pernah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
"Lucu-lucu surat-surat yang masuk ke sini," kata Maruhal, Rabu (11/3/2015).
Selain dua surat tersebut, ada surat permohonan lainnya, seperti permohonan agar dijadikan pegawai negeri sipil (PNS) DKI, permohonan agar Lurah Duri Pulo jadi saksi di Polda Metro Jakarta Pusat terkait sengketa tanah, dan lain-lain.
Selain keluhan dan pengaduan warga, ada juga warga maupun yayasan yang memohon bantuan berupa dana hingga ucapan terima kasih, seperti permohonan bantuan dana kegiatan ekspedisi gunung di Nepal yang membutuhkan uang Rp 14 juta, ucapan terima kasih atas kepercayaan dukungan dan kerja sama yang telah diberikan Gubernur atas pelaksanaan ekspedisi offroad, dan lain-lain.
Dokumen-dokumen itu masuk pada saat Basuki absen dalam menjalankan aktivitasnya di Balai Kota. Selama dua hari kemarin Basuki tidak masuk, sudah sebanyak 500 surat yang harus dibaca, ditandatangani, maupun didisposisi Basuki.
Khusus untuk mereka yang meminta bantuan dana seperti pembiayaan sekolah atau kesehatan, Basuki akan memeriksanya terlebih dahulu dengan menginstruksikan staf turun ke lapangan. Jika terbukti aduan itu benar, pihaknya bakal segera membantu.