Kata Ahok soal Ditemukannya Pengadaan UPS di RAPBD DKI

"Makanya, ada 'main' SKPD sama DPRD. Teman saya di DPRD juga banyak. Sebetulnya banyak yang baik-baik, yang main itu segelintir orang, bukan semua anggota DPRD terlibat. Saya cuma enggak bisa buktikan, tapi ada pokir-nya (pokok pikiran) siapa. Ada oknum kita (SKPD) yang main juga," kata Basuki di Balai Kota, Senin (16/3/2015). 

Basuki menjelaskan, kini pihaknya kembali menyisir anggaran dengan menggunakan sistem e-budgeting. Menurut Basuki, melalui sistem itu, dengan mudah, ia dapat mengawasi puluhan ribu mata anggaran. Misalnya, dengan memasukkan keyword "UPS", sistem itu langsung mendeteksi SKPD maupun UKPD mana saja yang masih menganggarkan perangkat tersebut.

Menurut Basuki, pengadaan UPS bukan prioritas. Terlebih lagi, anggaran untuk pengadaan UPS itu sangat besar. " Apa sih gunanya pakai UPS. Saya bisa kasih contoh di bandara-bandara canggih pakai UPS paling mahal Rp 1,5 miliar. Memang UPS yang dipasang secanggih apa sih," kata Basuki. 

Sekadar informasi, berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri terkait APBD DKI 2015, ditemukan belanja modal pengadaan UPS sebesar Rp 1.518.000.000. Anggaran itu terdapat pada pos penyelenggaraan sistem informasi dan teknologi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI.

Kemudian, belanja modal pengadaan UPS senilai Rp 118.800.000. Anggaran itu terdapat pada pengadaan dan pemeliharaan sarana komunikasi dan kehumasan Jakarta Timur pada Suku Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan (Sudinkominfomas) Jakarta Timur.