DPRD DKI Pertanyakan Pemberian Modal BUMD di Draf RAPBD Pemprov

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan, kelima BUMD yang mendapatkan PMP padahal seharusnya tidak, masing-masing adalah PD Dharma Jaya; PT Ratax Armada; PT Cemani Kota; PT Grahasahari Surya Jaya; PT RS Haji Jakarta.

"BUMD yang dapat PMP cuma tiga, PT MRT, transjakarta sama Bank DKI. Tapi kok dari dokumen yang disodorin mereka ke Kemendagri, ada BUMD yang ditidak dibahas nongol," kata dia usai rapat evaluasi internal Badan Anggaran DPRD DKI, Senin (16/3/2015).

Berdasarkan dokumen yang disodorkan oleh Pras, PD Dharma Jaya mendapatkan suntikan modal Rp 51,7 miliar; PT Ratax Armada Rp 5,5 miliar; PT Cemani Kota Rp 112,9 miliar; PT Grahasahari Surya Jaya Rp 48,8 miliar; dan PT RS Haji Jakarta Rp 100,3 miliar.

Menurut Pras, pada Selasa (17/3/2015) besok, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemprov DKI akan datang ke Gedung DPRD, dan rapat bersama Badan Anggaran DPRD. Pada saat itulah, kata Pras, Badan Anggaran DPRD akan mempertanyakan kenapa Pemprov mengusulkan lima BUMD tersebut untuk mendapatkan PMP. Karena pada Januari lalu, Pemprov dan DPRD sudah sepakat PMP pada 2015 hanya akan diberikan pada tiga BUMD saja, masing kepada PT MRT, PT Transjakarta dan PT Bank DKI.

"Besok akan saya tanyakan, supaya masyarakat tahu. Selama ini kan masyarakat mendengarnya DPRD korupsi, nipu, tapi kenyataan yang ada setelah kita rapat internal DPRD, ada temuan-temuan seperti ini," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Sebagai informasi, pada Januari lalu, Pemprov dan DPRD sepakat alokasi anggaran PMP kepada BUMD pada 2015 hanya sebesar Rp 5,5 triliun. Anggaran tersebut rencananya akan diberikan pada PT MRT, PT Transjakarta dan PT Bank DKI. PT MRT mendapatkan Rp 4,5 triliun, sedangkan PT Transjakarta dan Bank DKI masing-masing Rp 500 miliar.