Dapat Komentar Jelek dari Pembaca Berita, Emrus Bantah Dibayar DPRD DKI

Emrus mengaku membaca pendapat masyarakat yang bernada menyudutkan dia dalam komentar-komentar di berita media online. "Tidak ada yang bisa membayar saya untuk menyuruh mengeluarkan pendapat tertentu," ujar Emrus di Gedung DPRD DKI, Kamis (26/3/2015).

Seperti diberitakan, Emrus merupakan salah satu pakar komunikasi politik yang dimintai pendapat oleh tim hak angket DPRD. Tim itu dibentuk untuk menyelidiki dugaan mala-administrasi dan etika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Emrus mengatakan, ia menemukan ada pandangan yang menyebut dia dibayar oleh pihak tertentu untuk mengeluarkan pendapat yang menguntungkan pihak yang bayar. Salah satunya ialah ketika memenuhi panggilan tim angket DPRD DKI kali ini. [Baca: Pengamat Komunikasi Ini Anggap Ahok Otoriter]

Menurut Emrus, dia tidak pernah memihak ketika memberikan pendapat. Akan tetapi, jika terdengar memihak, hal tersebut merupakan pandangan murni dia melihat suatu masalah.

Emrus menambahkan, ada yang menyebut dia sebagai pengamat bayaran untuk hadir dalam seminar-seminar. "Memang saya dibayar, tetapi kan bayar honor, seperti uang bensin. Boleh dong? Tetapi, kalau dibayar untuk mengeluarkan pendapat tertentu, saya pikir tidak," ujar Emrus.

Sebelum rapat dimulai, Emrus juga mengingatkan bahwa ia hanya berkomentar soal gaya komunikasi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dari perspektif komunikasi politik. [Baca: DPRD Tepuk Tangan Satu Menit Kala Ahok Disebut Tak Pantas Jadi Gubernur]

Emrus menegaskan bahwa ia independen. Artinya, jika pendapatnya terdengar memihak, itu adalah hasil pendapat pribadinya sebagai akademisi. [Baca: Sejarah Jakarta Akan Mencatat Nama Ahok dan "Bahasa Toilet"-nya]

"Saya netral. Saya tidak berpihak kepada DPRD atau Gubernur. Saya independen. Independen artinya berani mengambil garis. Bisa saja garis saya lebih kepada Gubernur, bisa saja ke DPRD. Tetapi, yang saya ambil dari sudut akademik," ujar Emrus.