Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Anggota DPRD Bisiki Ahok soal Hati-hati Ada Oknum...

Kompas.com - 01/04/2015, 11:36 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku, pesan singkat yang ia kirimkan kepada pejabat SKPD merupakan langkah antisipatif dalam mengawasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI. Menurut Basuki, pengiriman SMS kepada pejabat SKPD ini merupakan tindak lanjut dari informasi yang diberikan oleh salah seorang anggota DPRD kepadanya. 

"Ada yang kasih tahu ke saya, enggak enaklah kalau dibuka siapa. Ini kekhawatiran teman-teman di DPRD, ada (anggota) DPRD kasih tahu saya, 'Hati-hati juga loh, bisa saja ada oknum DPRD sudah masuk ke sana (Kemendagri) untuk masukin pokir (pokok pikiran)'. Itu bisik-bisik. Saya sih yakin Mendagri pasti aman. Cuma karena ada omongan seperti itu, ya saya antisipasi saja," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (1/4/2015). 

Basuki juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri perihal ini. Pihak Kemendagri menegaskan kepada Basuki bahwa mereka tidak akan berupaya "mempermainkan" anggaran. Kemendagri bahkan akan membantu pejabat SKPD untuk memangkas anggaran-anggaran yang dianggap terlalu boros. Tujuannya agar Pemprov DKI bisa menyuntik penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada Bank DKI dan PT Food Station Tjipinang Jaya.

Pemprov DKI, kata Basuki, belum pernah menyetor modal, sesuai dengan peraturan yang ada. "Prinsipnya, dengan e-budgeting, siapa pun yang mencoba memasukkan (anggaran) bisa ketahuan. Kan (penyisiran anggaran SKPD dan Kemendagri) kan mundur Kamis, ya Kamis tinggal kami buka saja, lihat bareng. Artinya, kalau nanti dibuka semua anggarannya, pasti juga ketahuan siapa yang ubah-ubah," kata Basuki. 

Basuki mengaku mengirim SMS kepada para pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk mengingatkan agar berhati-hati menyusun APBD DKI 2015, meski tidak melibatkan DPRD lagi. SMS tersebut berisi, "Hati-hati ada kemungkinan DPRD main dengan Kementerian."

Ia menduga, masih ada oknum DPRD yang berupaya menyelipkan pokir yang sudah ia pangkas. Setelah pokir ditolak DKI, kemungkinan ada oknum DPRD yang berupaya memasukkan pokir dengan bantuan oknum Kementerian Dalam Negeri, mengingat saat ini penetapan anggaran DKI tahun 2015 menggunakan peraturan gubernur, bukan lagi peraturan daerah. (Baca: Ahok Mengaku Sempat Kirim SMS Wanti-wanti kepada Pejabat DKI)

"Saya cuma SMS saja agar lebih berhati-hati. Saya harus banyak-banyak suuzan, apalagi hari gini, soal APBD," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com