Kala Mantan Wagub Era Foke Menyangsikan Komitmen Ahok

Menurut Prijanto, penyerahan BAST dan SPH yang diduga palsu itu terjadi pada 2007. Adalah perusahaan properti Agung Podomoro yang saat itu terikat kewajiban fasos dan fasumnya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka akhirnya menyerahkan area tanah yang saat ini disengketakan.

"Bahwa saat proses penyerahan tanah itu diduga telah terjadi korupsi dan kolusi antara pengembang dan pemerintah," kata dia dalam diskusi publik Mengungkap Dugaan Korupsi di Balik Gagalnya Pembangunan Stadion Olahraga di Taman BMW di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Dalam kasus sengketa tanah di Taman BMW, Prijanto mengatakan, ada tiga hal yang dilanggar oleh Agung Podomoro. Selain BAST dan SPH palsu, dua hal lainnya adalah mengenai lokasi dan luas tanah. Mengenai lokasi, Prijanto mengatakan, area tanah yang diberikan bukanlah area tanah yang dijanjikan sebelumnya.

"Di mana letak tanah yang diserahkan? Apakah (Pemprov DKI) tidak salah alamat terus mengklaim tanah BMW? Sebab, tanah BMW di Jalan RE Martadinata, Kelurahan Papanggo, bukan di Jalan Rumah Sakit Koja, Kelurahan Papanggo, dan Sunter Agung," ujar dia.

Sementara itu, mengenai luas tanah, Prijanto mengatakan bahwa tanah yang diserahkan oleh Agung Podomoro diklaim memiliki luas 265.335,99 meter persegi. Namun, dari SPH yang terlampir, kata dia, jika dijumlahkan, totalnya hanya mencapai 122.228 meter persegi.

"Di sinilah terjadinya kerugian negara. Artinya, pengembang masih punya utang ke Pemprov DKI," ucap Prijanto.

Prijanto mengaku sudah sempat menjelaskan hal-hal tersebut ke Ahok, berikut data-datanya, sekitar pertengahan 2013. Ia berharap Ahok bisa membongkar kasus tersebut. Terlebih lagi, Ahok dikenal sebagai tokoh yang giat memberantas korupsi.

Akan tetapi, ia heran Ahok sama sekali tak menanggapi masukannya itu. Bahkan, Ahok juga sempat menyatakan tidak ada tindak korupsi yang terjadi. Ia menganggap tindakan tersebut sama saja dengan pembiaran terhadap praktik korupsi.

"Keanehannya, kenapa kemudian beliau mengatakan tidak ada korupsi? Padahal, ini korupsi yang berkelanjutan dan ada pembiaran. Barang siapa melihat, mengetahui adanya tindak pidana korupsi, bisa dipidana," kata Prijanto.

Menurut Prijanto, hanya Ahok yang memiliki kewenangan membongkar kasus tersebut. Selain Ahok, DPRD DKI selaku lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah juga harus melakukan hal yang sama.

"Kalau saya duduk di salah satu lembaga itu, pasti akan saya lanjutin. Panggil dong pengembangnya karena DKI diduga sudah dibohongi oleh pengembang," ujar dia.

Jika Ahok tak mau mengungkap kasus tersebut, Prijanto menilai citranya sebagai tokoh antikorupsi patut dipertanyakan. Ia pun menganggap Ahok tak pantas mendapatkan penghargaan sekelas Hatta Award.

"Kalau Ahok memang benar-benar antikorupsi, harusnya begitu tahu yang seperti ini dia langsung bilang 'bajingan, ternyata DKI dibohongi Agung Podomoro'. Itu nilainya bagus. Award dari Hatta-nya terasah. Kalau diam saja, nilai saja sendiri apakah award-nya pas atau enggak," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik Amir Hamzah menilai, Ahok tidak mungkin mau mengungkap kasus tersebut. Sebab, ia menganggap Ahok ikut terlibat dalam pusaran kasus tersebut. Menurut Amir, pada 2007, Ahok adalah staf khusus gubernur saat itu, Sutiyoso, merangkap sebagai konsultan Agung Podomoro.

"Ahok pernah menjadi konsultan di PT Agung Podomoro yang jadi pengembang di pembebasan lahan Taman BMW," ujar dia.