Jajanan di 2.800 SD di Jakarta Belum Tersentuh BPOM

Menurut data BPOM DKI, dari 3.600 SD di Ibu Kota, baru 800 SD saja yang sudah mendapat pembinaan mengenai sejumlah zat berbahaya yang dapat disusupi di jajanan sekolah. Ini artinya, masih ada 2.800 SD yang belum dicek kualitas jajanannya.

"Bayangkan saja, itu 80 persen-nya saja belum kan," kata Kepala BPOM DKI, Dewi Prawitasari, kepada wartawan, usai sidak di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (13/4/2015).

Dewi menjelaskan, 800 SD itu telah dibina tentang zat berbahaya sejak 2011. Setiap tahun, BPOM DKI hanya dapat menyasar sekitar 200 sekolah dasar untuk dibina. Fokusnya siswa SD, yang merupakan tahap awal anak jajan sembarangan.

"Kami memang fokuskan pada anak SD karena kalau TK itu biasanya kan masih dibekali makan. Kalau SD itu biasanya sudah minta jajan," ujar Dewi.

Upaya pembinaan, yakni dengan masuk ke sekolah. Melalui mobil laboratorium berjalan, BPOM DKI bekerja sama dengan sekolah untuk mengecek jajanan anak. Selain itu, pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan DKI untuk pengawasannya.

Rencananya, BPOM juga akan memberikan alat tes kadar zat di dalam makanan bagi sekolah-sekolah di DKI agar sekolah dapat melakukan pengecekan mandiri terhadap jajanan yang diperjualbelikan di area sekolah.

"Kami akan membagikan rapid test kit, tapi ini nanti akan ada pembimbingannya juga," ujar Dewi.

Sebelumnya, BPOM DKI melakukan sidak di tiga SD di Rawamangun, Jakarta Timur. Tiga SD tersebut jajanannya dinyatakan negatif zat berbahaya. Namun, di kantin SMP Negeri 74, yang masih satu area, terdapat sebuah jajanan yang mengandung zat berbahaya.

Pada sidak ini dilakukan sosialisasi pula terhadap para murid mengenai sejumlah zat berbahaya yang kerap beredar di makanan, misalnya seperti Rodhamin B, Methanil Yellow, Boraks, dan Formalin.