Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Enggak Usah Ancam-ancam Kami Lagi

Kompas.com - 06/05/2015, 14:14 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempertanyakan tidak tercapainya kesepakatan antara Organda dan Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI perihal besaran rupiah per kilometer.

Ketidaksepakatan penentuan besaran tarif rupiah per kilometer terjadi lantaran operator APTB meminta pembayaran sebesar Rp 18.000, sementara Dishubtrans memberi penawaran antara Rp 14.000-Rp 15.000. 

"Kami kan sudah kasih opsi dua surat pakai sistem rupiah per kilometer. Kami lagi mau lelang. Ya sudahlah, Organda kan saya juga sudah saya usul, tetapi ini ada permainan apa, kok sampai begitu mahal harganya," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (6/5/2015). 

Menurut Basuki, besaran rupiah per kilometer ini jauh lebih rendah dibanding besaran yang ditetapkan empat tahun lalu. Oleh karena itu, ketika kini DKI menetapkan besaran itu, operator tidak menerimanya.

Basuki pun mengatakan, DKI bakal memberi penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada PT Transjakarta. PMP ini dipergunakan untuk pembelian unit bus transjakarta.

"Kalau Organda tidak mau, tahun ini saya akan PMP besar-besaran sama PT Transjakarta. Saya suruh produsen mobil untuk siapkan mobil sejenis Hino bisa 2.000 mobil (bus) per tahunnya (diproduksi untuk DKI). Siapkan uang, kami beli saja, jadi (pengusaha) enggak usah ancam-ancam kami lagi," kata Basuki.

Lebih lanjut, Basuki menegaskan, pihaknya masih akan melakukan lelang tender untuk menetapkan besaran rupiah per kilometer. Basuki menjanjikan, besaran rupiah per kilometer sudah akan ditetapkan akhir Mei ini.

Apabila APTB benar-benar tidak melintas di dalam Kota Jakarta, Basuki mengimbau warga Ibu Kota tidak khawatir. Pasalnya, PT Transjakarta membeli banyak unit transjakarta dan akan membuat trayek baru hingga ke kota mitra sebagai alternatif pengganti trayek APTB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Megapolitan
PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

Megapolitan
Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Megapolitan
Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Megapolitan
Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin 'Nganggur'

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin "Nganggur"

Megapolitan
Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Megapolitan
Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com