Syarif Sebut Ucapan Pemprov soal PKL Banyak Bias

"Jadi banyak biasnya. Yang disampaikan pemda banyak preman, nyatanya enggak ada. Dibilang enggak ber-KTP DKI, ternyata ber-KTP DKI. Yang PKL sudah berjualan sejak tahun 1990-an enggak pernah diakomodir," ujar Syarif di Gedung DPRD, Kamis (28/5/2015).

Kunjungan dia kemarin memang sebagai tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang dilakukan PKL, Selasa lalu. Ketika itu, Syarif berjanji untuk melihat langsung situasi PKL yang berjualan di Monas.

Di sana, Syarif selalu meminta para PKL untuk menunjukkan KTP yang mereka miliki. Ternyata, banyak para PKL Monas yang memiliki KTP DKI. Meski demikian, para PKL mengeluh karena tidak terakomodasi oleh pemerintah.

"Kalau tidak punya KTP DKI, saya langsung pulang tadi. Tapi ini warga kita ternyata, malu," ujar dia.

Syarif berharap Pemerintah Provinsi DKI dan Unit Pelaksana Teknis Monas membuka peluang untuk berdialog dengan PKL di kawasan Monas. Sebab, dia percaya bahwa para PKL sebenarnya ingin dibuat tertib asalkan dengan cara-cara persuasif dan tanpa kekerasan.

Dia juga mengatakan akan berbicara dengan pihak eksekutif mengenai permasalahan ini. "Agar mereka bisa menata Monas dengan baik tanpa kekerasan," ujar Syarif.