Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jalan Ciledug Ambles, Ahok Ingat Jokowi Ditegur Menteri soal TB Simatupang

Kompas.com - 04/06/2015, 13:14 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui bahwa Dinas Bina Marga lambat dalam memperbaiki Jalan Ciledug Raya yang ambles di lubang pembuatan tiang penopang pembangunan infrastruktur jalan layang transjakarta koridor XIII Ciledug-Kapten Tendean.

Basuki menjelaskan Jalan Ciledug Raya yang menghubungkan dua provinsi, yakni DKI Jakarta dan Banten, merupakan jalan nasional atau pengelolaannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

"Biasanya Dinas PU kami cepat kerjanya, karena ada satgas perbaikan jalannya. Kalau (perbaikan) jalan di Ciledug agak lambat karena itu di bawah kelola Kementerian PU, kan menghubungkan antar provinsi," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (4/6/2015). 

Terlebih, lanjut dia, jalan ambles terletak di perbatasan Jakarta Selatan dengan Tangerang. Sehingga perbaikan jalan tersebut menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Oleh karena itu, beberapa waktu lalu, Basuki meminta Menteri PU Basuki Hadimuljono untuk memberi wewenang kepada Pemprov DKI untuk memperbaiki semua jalan rusak yang ada di ibu kota tanpa perlu birokrasi berbelit lagi.

Menurut pria yang biasa disapa Ahok itu, perihal kewenangan perbaikan jalan antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI ini kerap terjadi bentrok. Seperti saat mantan Menteri PU Djoko Kirmanto yang memarahi Presiden Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI ketika Jalan TB Simatupang ambles.

Jokowi yang menginstruksikan Dinas PU untuk segera memperbaiki jalan tersebut langsung dimarahi oleh Djoko yang menyebut bahwa perbaikan jalan itu merupakan kewenangan Kementerian PU.

"Ingat enggak Pak Jokowi dulu ngerjain perbaikan Jalan TB Simatupang tapi diomelin Menteri PU-nya? Hahahaha. Makanya kasih ke kami deh perbaikan jalan, biar cepat dikerjakannya. Kayak dulu ada lubang di jalan di Taman Mini, tapi saya yang dimarahi warga, padahal jalan itu punya pemerintah pusat," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi : Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi : Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com