JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengaku dirinya sengaja mencari gara-gara dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, dengan peristiwa ini, BPK akan mengaudit dan memeriksa laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara lebih kencang. Kinerja pegawai negeri sipil (PNS) DKI akan menjadi fokus BPK.
"Saya memang mencari gara-gara sama BPK karena mereka pasti akan mengincar Bapak, Ibu habis-habisan. Kalau saya sih enggak takut, kecuali Bapak, Ibu, setor uang ke saya, baru saya takut, tapi DKI akan diincar habis-habisan. Ini yang saya suka," kata Basuki saat memimpin penandatanganan pakta integritas kinerja SKPD dan UKPD dengan Gubernur di Balai Kota, Jumat (10/7/2015).
Ia mengaku sudah melakukan hal yang sama sejak menjadi Bupati Belitung Timur. Meski demikian, lanjut dia, apabila ada kesalahan audit BPK, ia mengimbau seluruh PNS DKI bersatu dan melawan kriminalisasi. Basuki mengaku berani melawan BPK. Ia menginginkan adanya audit laporan keuangan yang transparan dan terbuka. Di satu sisi, Pemprov DKI dapat menjadi model bagi provinsi lainnya di Indonesia atas transparansi anggaran.
"Saya sayangkan dulu suku dinas masih berani main, kasih nama pekerja harian lepas (PHL) fiktif sampai 8.000 nama. Setelah saya cek ternyata pegawai kebersihan swasta semua. Kok ya BPK enggak ketemu kecurangan itu dari dulu," kata Basuki.
"Tapi, ya sudahlah sejak di Belitung Timur saya memang sengaja suka cari ribut sama LSM (lembaga swadaya masyarakat), wartawan tanda kutip, dan BPK. Saya senang dapat auditor gratis," kata Basuki.
Selain itu, Basuki menilai masyarakat juga dapat menjadi auditor. Basuki mengatakan, sistem e-budgeting memungkinkan masyarakat mengawal anggaran Pemprov DKI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.