YLKI: Taksi Gelap di Soekarno-Hatta Paling Banyak Dikeluhkan

TANGERANG, KOMPAS.com - Keberadaan taksi gelap di Bandara Soekarno-Hatta paling banyak dikeluhkan oleh penumpang. Keluhan yang disampaikan menyangkut cara-cara sopir taksi gelap yang terkesan memaksa penumpang menggunakan jasanya.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan, hal itu berdasarkan hasil forum dialog konsumen dengan pihak Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu.

"Paling banyak, konsumen mengeluhkan tentang transportasi khususnya taksi gelap," kata Sudaryatmo saat dihubungi, Selasa (21/7/2015) siang.

Dia mencontohkan, beberapa kasus sopir taksi gelap di lobi Terminal 2 menunggu penumpang penerbangan internasional yang baru saja mendarat.

"Sopir taksi gelap langsung pepetin si penumpang, tasnya langsung dibawa, diarahin ke mobilnya. Padahal, penumpang masih bingung. Kalau penumpang enggak mau, tetap diajak masuk dulu ke mobilnya," kata Sudaryatmo.

Meski penumpang tetap bersikeras menolak tawaran sopir gelap, sang sopir malah berusaha menawar-nawar harga sampai penumpang tersebut bersedia. Praktik seperti itu hampir setiap hari terjadi di semua terminal Bandara Soekarno-Hatta, baik Terminal 1, Terminal 2, sampai di Terminal 3.

Keluhan penumpang tentang taksi gelap sudah disampaikan dalam forum itu langsung ke pihak Bandara Soekarno-Hatta. Selain ada pihak bandara sebagai operator juga ada regulator yang hadir, yaitu Kementerian Perhubungan, dalam forum dialog tersebut. Saat itu, masing-masing pihak mengaku akan segera menindaklanjuti keluhan tentang taksi gelap tersebut.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Utama (Dirut) PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi mengakui mereka sudah lama mengalah terhadap keberadaan taksi gelap di Bandara Soekarno-Hatta. Budi juga menyanggupi untuk menempuh jalur hukum menindak tegas pihak sopir taksi gelap yang masih saja beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta.

"Tapi kita tetap utamakan langkah musyawarah. Musyawarah juga bisa tegas. Kalau musyawarah mufakat tidak tercapai, baru kita tempuh jalur hukum," ujar Budi.