Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/08/2015, 16:51 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu anggota Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dite Abimanyu, bertanya kepada Direktur Utama Yayasan Kesehatan Sumber Waras Abraham Tetdjanegara mengenai kabar yang dia dengar tentang lahan yang dibeli Pemerintah Provinsi DKI. Kabar tersebut dia dengar dari pemeberitaan di media.

Salah satunya adalah mengenai proses jual beli lahan RS Sumber Waras dengan Pemprov DKI saat ini.

"Pak Abraham, ada selentingan dengan adanya temuan BPK ini, ada pembatalan pembelian yang dilakukan Pemprov DKI. Apakah itu benar?" kata Dite bertanya kepada Abraham di RS Sumber Waras, Jakarta Barat, Rabu (19/8/2015).

Abraham pun membantah adanya pembatalan pembelian itu. Dia dengan tegas menyatakan bahwa proses pembelian tersebut tidak dihentikan setelah menjadi temuan BPK.

"Tetap jalan dan sudah berjalan, Pak," jawab Abraham. Padahal, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan telah membatalkan pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat.

Pembatalan itu terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang adanya dugaan penggelembungan anggaran hingga Rp 191 miliar.

"Batalin saja sudah. Kita bagaimana sih bisa melawan allah mahakuasa tanda kutip (BPK). Jadi batal dong, takut kita," kata Basuki di Balai Kota ketika itu.

Selain masalah proses pembelian, Dite juga memastikan mengenai kabar status tanah di RS Sumber Waras yang masih sengketa. Mengenai hal itu, Abraham pun mengakuinya.

Berdasarkan dialog antara Pansus BPK dan pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras tadi, Wakil Ketua Pansus BPK Prabowo Soenirman pun berkesimpulan bahwa proses pembelian lahan DS Sumber Waras ini telah selesai dilakukan oleh Pemprov DKI.

Tinggal menunggu pembangunannya yang akan dilakukan sekitar dua sampai lima tahun kemudian.

Sebab, ada perjanjian antara Pemprov DKI dan pihak yayasan agar memberi jangka waktu selama itu untuk menggunakan terlebih dahulu serta mengosongkan lahan yang dibeli Pemprov DKI.

"Jadi ini tinggal dibangun saja, tetapi memang masih menunggu beberapa tahun karena masih digunakan oleh RS Sumber Waras," ujar Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

9 Jam Berdarah: RN Dibunuh, Mayatnya Dimasukkan ke Koper lalu Dibuang ke Pinggir Jalan di Cikarang

9 Jam Berdarah: RN Dibunuh, Mayatnya Dimasukkan ke Koper lalu Dibuang ke Pinggir Jalan di Cikarang

Megapolitan
Seorang Remaja Tenggelam di Kali Ciliwung, Diduga Terseret Derasnya Arus

Seorang Remaja Tenggelam di Kali Ciliwung, Diduga Terseret Derasnya Arus

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis 2 Mei 2024, dan Besok: Malam Ini Hujan Petir

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis 2 Mei 2024, dan Besok: Malam Ini Hujan Petir

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Terbakar di Tol Japek Arah Cawang | Pembunuh Wanita Dalam Koper di Bekasi Ditangkap

[POPULER JABODETABEK] Mobil Terbakar di Tol Japek Arah Cawang | Pembunuh Wanita Dalam Koper di Bekasi Ditangkap

Megapolitan
Perjuangkan Peningkatan Upah Buruh, Lia dan Teman-temannya Rela ke Jakarta dari Cimahi

Perjuangkan Peningkatan Upah Buruh, Lia dan Teman-temannya Rela ke Jakarta dari Cimahi

Megapolitan
Cerita Suratno, Buruh yang Khawatir Uang Pensiunnya Berkurang karena UU Cipta Kerja

Cerita Suratno, Buruh yang Khawatir Uang Pensiunnya Berkurang karena UU Cipta Kerja

Megapolitan
Pembunuh Perempuan Dalam Koper Tak Melawan Saat Ditangkap Polisi di Palembang

Pembunuh Perempuan Dalam Koper Tak Melawan Saat Ditangkap Polisi di Palembang

Megapolitan
Said Iqbal Minta Prabowo Hapus UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Said Iqbal Minta Prabowo Hapus UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Megapolitan
Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Ajak Korban Masuk ke Kamar Hotel di Bandung

Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Ajak Korban Masuk ke Kamar Hotel di Bandung

Megapolitan
Said Iqbal: Upah Buruh di Jakarta yang Ideal Rp 7 Juta Per Bulan

Said Iqbal: Upah Buruh di Jakarta yang Ideal Rp 7 Juta Per Bulan

Megapolitan
Ikut Demo May Day 2024, Buruh Wanita Rela Panas-panasan demi Memperjuangkan Upah yang Layak

Ikut Demo May Day 2024, Buruh Wanita Rela Panas-panasan demi Memperjuangkan Upah yang Layak

Megapolitan
Dua Orang Terluka Imbas Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek

Dua Orang Terluka Imbas Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek

Megapolitan
Korban Kedua yang Tenggelam di Sungai Ciliwung Ditemukan Tewas 1,2 Kilometer dari Lokasi Kejadian

Korban Kedua yang Tenggelam di Sungai Ciliwung Ditemukan Tewas 1,2 Kilometer dari Lokasi Kejadian

Megapolitan
Rayakan 'May Day Fiesta', Massa Buruh Mulai Padati Stadion Madya GBK

Rayakan "May Day Fiesta", Massa Buruh Mulai Padati Stadion Madya GBK

Megapolitan
Fahira Idris: Gerakan Buruh Terdepan dalam Perjuangkan Isu Lintas Sektoral

Fahira Idris: Gerakan Buruh Terdepan dalam Perjuangkan Isu Lintas Sektoral

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com