Banggar DPRD DKI Minta Pemprov DKI Perbaiki Format Program Kegiatan Wali Kota

"Program yang sasaran enggak jelas itu dihapus. Masak ada program sasarannya cuma ditulis 'tersedia dana' atau 'terlaksana rapat'. Itu kan dokumen negara harus rapi dong formatnya. Tidak boleh terkesan asal dan copy paste doang," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Rabu (2/9/2015).

Hal itu juga dikeluhkan oleh anggota Badan Anggaran DPRD DKI Syahrial. Dia menunjukkan kekecewaannya mengenai format penyusunan program kegiatan para wali kota seluruh wilayah administrasi di DKI Jakarta.

Sebab, kata Syahrial, tidak ada hubungan yang sinkron antara kolom kegiatan wali kota dan sasaran kegiatannya. (Baca: Ahok: Ada Wali Kota Makan Siang di Balai Kota Jam 11, Sampai Kantor Lagi Jam 4)

Ketika ada kegiatan dengan nama "monitoring", sasaran kegiatan tersebut hanya tertulis "terlaksananya monitoring". Seharusnya, menurut Syahrial, kolom "sasaran kegiatan" diisi dengan apa saja pencapaian yang diraih setelah monitoring tersebut.

Kesimpulan kedua dalam rapat ini, penghapusan beberapa program yang telah disusun harus dilakukan dalam pembahasan bersama komisi-komisi nanti. (Baca: Wali Kota Jakarta Bantah Pernyataan DPRD)

Penghapusan program smemang otomatis dilakukan sebagai dampak diturunkannya target pendapatan DKI dari Rp 37 triliun menjadi Rp 32 triliun. (Baca: Program Kegiatan Wali Kota Diprotes DPRD DKI, Ini Tanggapan Asisten Pemerintahan)

Kesimpulan ketiga, penghapusan program tersebut harus berpacu pada program prioritas. "Jadi kalau ada program yang harus diprioritaskan itu ya tergantung kepada program prioritasnya," ujar Taufik.

Besok, rapat pembahasan KUA-PPAS khususnya bidang pemerintahan akan dilanjutkan. Rencananya, rapat bidang pemerintahan ini akan berlangsung selama tiga hari. Kemudian akan dilanjutkan dengan rapat bidang lainnya. (Baca: Banggar DPRD DKI Malu dengan Format Program Wali Kota)