Program Kegiatan Wali Kota Diprotes DPRD DKI, Ini Tanggapan Asisten Pemerintahan

"Jadi kegiatannya memang hanya koordinasi saja. Memang kalau dilihat terkesan tidak bersinggungan dengan masyarakat, padahal kalau dirinci, sebenarnya semua bersinggungan dengan kepentingan rakyat," ujar Bambang dalam rapat pembahasan KUA-PPAS di Gedung DPRD, DKI, Rabu (2/9/2015).

Bambang mengatakan, program yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat biasanya ada dalam program dinas terkait.

Tugas wali kota adalah melakukan koordinasi dengan dinas tersebut agar program untuk wilayahnya bisa terlaksana dengan baik.

Menurut Bambang, itulah kaitan program koordinasi milik wali kota dengan program untuk masyarakat.

"Koordinasi dan monitoring itu memang tugasnya wali kota. Kalau sifatnya teknis, kami minta dinas teknis terkait. Jadi bukan artinya wali kota geser sedikit langsung pakai uang," ujar Bambang.

Sebelumnya, anggota Badan Anggaran DPRD DKI merasa kesal dengan rincian program milik para wali kota di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kekesalan itu disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran–Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 khusus bidang Pemerintahan. (Baca: Banggar DPRD DKI Malu dengan Format Program Wali Kota)

Hal ini berawal ketika para wali kota memaparkan program serta rincian kegiatan yang telah disusun untuk tahun anggaran 2016.

Hampir semua program kegiatan yang dipaparkan oleh wali kota adalah seputar kegiatan monitoring, sinkronisasi, dan evaluasi.

Salah satu contohnya adalah program di Pemerintah Kota Jakarta Pusat, yaitu "Penyelarasan dan Monitoring Kegiatan Unit Kerja Bidang Perekonimian Jakarta Pusat".

Sementara anggota Banggar menginginkan ada program yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Selain itu, Banggar juga berharap ada program unggulan yang sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

"Tolok ukur kegiatan monitoring seperti ini enggak ada, Pak. Kenapa? Karena kegiatan wali kota saya catat semua nomenklaturnya hanya pemantauan, monitoring, dan evaluasi. Wali kota lakukan evaluasi saja ada biaya, hebat sekali jadi wali kota ya," ujar anggota Banggar DPRD DKI, Santoso, di Gedung DPRD DKI, Rabu siang.