Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Bubarkan IPDN, Ahok Didatangi Alumnus Sore Ini

Kompas.com - 14/09/2015, 06:55 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dijadwalkan bertemu alumnus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atau Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPNIKAPTK), Senin (14/9/2015) sore ini. Berdasarkan agenda yang diumumkan oleh pihak humas Pemprov DKI, pertemuan di antara kedua belah pihak dilakukan pada pukul 15.30 di Ruang Tamu Gubernur, Balai Kota. 

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari surat yang dilayangkan Ketua IKAPTK Djohermansyah Djohan. Beberapa waktu lalu, Djohermansyah mengaku ingin bertemu dan mendengar langsung alasan-alasan pembubaran IPDN dari Basuki. Sebab, selama ini, pernyataan Basuki itu hanya beredar di media. Melalui pertemuan itu, pihak IKAPTK bisa mengetahui dasar usulan pembubaran IPDN kepada Presiden Joko Widodo.

"Masalah ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dengan cara terhormat, bukan dengan cara yang lain," ujar Djohermansyah, yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut. 

Basuki sebelumnya mengusulkan pembubaran IPDN kepada Jokowi ketika blusukan bersama ke Jakarta Utara, Kamis (3/9/2015). Pernyataan itu diungkapkan ke media pada Jumat (4/9/2015) ketika melantik ratusan pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Usulan itu seiring dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut aturan tersebut, pemerintah daerah boleh merekrut pegawai negeri sipil (PNS) dari mana pun, baik itu perusahaan swasta, maupun TNI/Polri. Saat melantik ratusan pejabat pada Jumat (11/9/2015) lalu, Basuki kembali menyentil IPDN.

"Ini enggak adil. Lulusan IPDN tiba-tiba otomatis langsung lolos jadi CPNS (calon pegawai negeri sipil). Padahal, hasil kerjanya belum tentu baik. Kalau mau bertanding, lebih baik dibikin seperti STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) untuk menjadi akuntan," kata Basuki. 

Menurut dia, untuk menghasilkan PNS yang baik dan potensial, pemerintah tidak harus menggembleng siswanya ala militer di IPDN. Bahkan, dia melanjutkan, perusahaan swasta dan TNI/Polri mampu menyediakan PNS yang baik. Ketika memilih ajudan pun, Basuki menegaskan tidak akan menunjuk alumnus IPDN. Sejak menjabat sebagai Bupati Belitung Timur, Basuki lebih memilih aparat kepolisian untuk direkrut menjadi ajudannya.

Lebih lanjut, ia juga meminta para PNS DKI, khususnya yang menjadi pamong, untuk tidak 'menjaga' sesama alumnus IPDN.

"Saya tahu nih ada (oknum) yang suka korps dan kumpul-kumpulin duit. Ya sudah, (IPDN) bubar saja deh. Saya enggak tahu pikiran beliau (Jokowi) apa, tetapi kalau menurut saya, (IPDN) enggak perlu ada," ucap pria yang biasa disapa Ahok itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com