Rapat Bahas PMP Selesai Tiba-tiba karena Pertanyaan Bestari

Tetapi, sore ini tiba-tiba rapat itu terhenti sementara. Hal itu terjadi setelah salah satu anggota Banggar DPRD DKI Bestari Barus mempertanyakan sesuatu dalam rapat tersebut, Selasa (15/9/2015).

"Supaya clear juga ya pak, waktu itu kami pernah ditugaskan pimpinan Banggar untuk hadir dalam rapat dengan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) dengan Kemendagri tentang PMP di APBD-P 215, sementara yang kita bicarakan ini PMP 2016," ujar Bestari di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih.

Bestari bercerita, pada rapat tersebut, masing-masing BUMD juga mengajukan PMP di APBD perubahan 2015 yang jumlah bermacam-macam. Tujuannya pun beragam. Salah satunya ada yang meminta PMP dengan tujuan membayar utang.

"Di situ terungkap bahwa PD Dharma Jaya meminta Rp 46 miliar buat bayar utang. Nah kemarin ada 8 BUMD yang minta PMP lagi di APBD perubahan," ujar Bestari.

Bestari pun melanjutkan, dia mengetahui proses pengajuan PMP masih berada di Badan Anggaran Kemendagri dan belum masuk ke Ditjen Anggaran Kemendagri. Intinya, PMP di APBD perubahan tersebut belum dicairkan. Jika PMP tersebut dicairkan, maka pada akhir tahun ini, BUMD akan mendapatkan modal sesuai besar yang diajukan.

Bestari pun kembali mempertanyakan pengajuan PMP untuk APBD 2016 mendatang. Jika APBD 2016 sudah disahkan, maka BUMD akan kembali mendapat PMP di awal tahun 2016. Besar PMP yang dimiliki BUMD pun menjadi menumpuk. Tanggung jawab BUMD untuk menyerap semua anggaran tersebut semakin besar.

"Kita pertanyakan kembali kemampuan penyerapan BUMD. Jangan sampai itu justru semua uang itu jadi tabungan saja," ujar Bestari.

Bestari mencontohkan PMP yang diajukan PT Transjakarta pada APBD perubahan 2015 adalah sebesar Rp 700 miliar. Sementara itu, PT Transjakarta juga mengajukan PMP sebesar Rp 1 triliun pada APBD 2016. Jika kedua modal tersebut cair dalam waktu berdekatan, maka PT Transjakarta akan mendapat total PMP yang fantastis hingga Rp 1,7 triliun.

"Uang segitu belanjanya bagaimana? Apakah terserap dengan baik?" ujar Bestari.

Sampai saat ini, belum ada jawaban yang memuaskan dari TAPD. Pimpinan Banggar DPRD Mohamad Taufik pun memutuskan, rapat mengenai PMP terhadap BUMD pun ditunda sampai mendapat kepastian mengenai PMP pada APBD perubahan 2015 tersebut. Bestari mengatakan, perlu ada analisis kebutuhan dan investasi untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Tentunya dari badan independen dan certified yang bisa menjadi landasan bagi Banggar DPRD. Dapatkah ini dialokasikan PMP atau ditunda dulu atau diberikan sebagian saja modalnya," ujar Bestari.

"Kita ingin BUMD maju, namun kita juga ingin terjadi perputaran cepat dalam investasi. Jangan sampai dana yang sudah di-PMP-kan itu tidak digunakan sehingga terjadi penumpukan," tambah dia.