"Statement Ahok asal. DPRD dibilang menghambat dia jadi gubernur karena pembahasan KUAPPAS panjang. Kami rasa itu pernyataan tidak berdasar," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Senin (18/10/2015).
Taufik pun menilai pernyataan Ahok tersebut menunjukan bahwa ia ingin selalu merasa benar.
"Dulu ketika pembahasan KUA-PPAS cuma tiga hari, dibilang asal-asalan. Ketika pembahasannnya panjang, dibilang menghambat," ujar dia.
Taufik menyatakan, keputusan pemangkasan nilai KUA-PPAS 2016 sebesar Rp 10,5 triliun merupakan hasil pembahasan hingga ke tingkat satuan II yang telah mereka lakukan dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), termasuk dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
"Jadi, Dewan hanya mengikuti maunya eksekutif. Eksekutif sudah bilang cuma mampu Rp 32 T, masa mau dipaksa Rp 37 T," ujar Taufik.
DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya menyepakati besaran KUA-PPAS 2016 Rp 62,5 triliun. Jumlah tersebut meleset dari target awal, Rp 73,08 triliun.
Penyebab besaran KUA-PPAS yang tak sesuai dari target karena adanya penurunan target pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang jumlahnya mencapai Rp 10,5 triliun.
Ahok sempat menyinggung lamanya proses pembahasan KUA-PPAS yang menjadi acuan untuk pengesahan APBD 2016 itu. Namun, ia menilai, hal itu sudah sesuai peraturan.
"Ini pertama kalinya APBD DKI disusun sesuai dengan aturan untuk tahun 2016. Terima kasih DPRD DKI, pembahasan KUA-PPAS begitu kejam. Apa supaya saya enggak kepilih lagi 2017," ujar dia.
Baca: Ahok: Terima Kasih DPRD, Pembahasan KUA-PPAS Begitu Kejam
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.