BUMD-BUMD DKI Bantah Simpan Dana di Luar Bank DKI

Direktur Keuangan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Tukiyat mengatakan dana mereka yang disimpan di bank selain Bank DKI hanyalah dana untuk pembayaran gaji.

"PT MRT sebagian besar di Bank DKI. Kalaupun ada sedikit di bank lain, itu untuk payroll. Untuk payroll itu kami simpan di salah satu bank BUMN pemerintah," ujar Tukiyat kepada Kompas.com, Rabu (21/10/2015).

Hal senada juga disampaikan Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Antonius Kosasih. Menurut dia, 90 persen dana perusahaannnya disimpan di Bank DKI.

Adapun 10 persen dana yang tidak disimpan di Bank DKI adalah dana yang bersumber dari pendapatan transaksi elektronik dari perbankan lain yang menjadi rekanan PT Transjakarta.

"Kalau sebagian besar dana kami taruh di Bank DKI. Bahkan, sejak awal seluruh dana kami, baik itu PMP, PSO, termasuk gaji karyawan, seluruhnya disimpan di Bank DKI," ujar Kosasih.

Sementara itu, Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma menyatakan bahwa seluruh dana mereka disimpan di Bank DKI. "Kami 100 persen dananya ditaruh di Bank DKI," kata Ratna.

Sebagai informasi, beberapa hari lalu anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus mengaku mendapat temuan bahwa hampir sebagian besar dana penyertaan modal pemerintah (PMP) yang selama ini diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada sejumlah BUMD tidak disimpan di Bank DKI.

"Saat ini lebih dari 70 persen dana PMP untuk BUMD-BUMD itu ternyata tidak disimpan di Bank DKI," kata dia dalam rapat rapat pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) 2016, di Gedung DPRD, Senin (19/10/2015).

Pemprov DKI diketahui telah mengajukan untuk menggelontorkan anggaran PMP sebesar sekitar Rp 800 miliar yang akan dibagikan kepada tujuh BUMD pada tahun depan.

Ketujuh BUMD itu, yakni PT MRT Jakarta Rp 2,282 triliun; PT Jakarta Propertindo Rp 1,2 triliun; PD Perusahaan Pengolahan Air Limbah (PAL) Jaya Rp 280 miliar; Bank DKI Rp 600 miliar; PD Dharma Jaya Rp 50 miliar; PT Transjakarta Rp 750 miliar; dan PD Pasar Jaya Rp 200 miliar.