Cegah Sengketa DPT, DKI Jakarta akan Belajar dari Sumbar dan Jambi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 pada Kamis kemarin, disebutkan bahwa salah satu sengketa yang sering terjadi dalam pelaksanaan Pilkada adalah pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Ada sejumlah daerah yang masuk dalam kategori rawan 1 untuk masalah tersebut, di antaranya Sumatera Barat dan Jambi.

Karena itu, penanganan masalah DPT yang dilakukan di Sumatera Barat dan Jambi akan menjadi percontohan untuk daerah lain yang ke depannya akan menyelenggaraan Pilkada, salah satunya DKI Jakarta.

"Intinya Pilkada serentak 2015 jadi kesempatan bagi kita untuk mempelajari apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pilkada di daerah lain, tidak hanya menjelang hari H, tapi juga sesudahnya," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Ratiyono di Balai Kota, Jumat (13/11/2015).

Menurut Ratiyono, dalam waktu dekat pihaknya beserta dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) akan melakukan studi banding ke dua provinsi tersebut.

Kunjungan tersebut untuk mempelajari cara penanganan potensi masalah DPT Ratiyono mengatakan pembelajaran penanganan masalah dalam pelaksanaan Pilkada dari daerah lain penting untuk mencegah hal yang sama terjadi di Jakarta.

"Karena Pemilukada di DKI akan menjadi barometer nasional. Setiap kejadian akan lebih mudah terekspose oleh media sehingga menjadi sorotan," ujar dia.

Pilkada DKI dijadwalkan akan dilangsungkan pada Februari 2017. Dari 10 juta penduduk DKI Jakarta, diperkirakan ada tujuh juta yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pilih.