Kata Ahok, PNS DKI Puluhan Tahun Terbiasa Susun Anggaran yang "Beres"

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sudah terbiasa menganggap penyusunan anggaran yang sebenarnya tidak benar, tetapi malah merasa sebaliknya.

Hal itu disampaikan Ahok menanggapi adanya temuan anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 tanpa nomenklatur yang mencapai Rp 1,88 triliun.

Temuan tersebut didapat dari hasil penyisiran yang dilakukan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi. (baca: Ketua DPRD DKI Geleng-geleng Lihat Ahok "Ngomel" Saat Pelantikan)

"Mereka (PNS DKI) sudah terbiasa puluhan tahun, belasan tahun jadi PNS, susun anggaran yang (menurut mereka) 'beres' yang seperti itu. Memang begitu," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (28/11/2015).

Ahok mengapresiasi hasil temuan Pras. Ia mengatakan, akan menggunakan hasil temuan tersebut untuk menyelaraskan dengan hasil temuannnya.

"Saya kerja sama erat dengan Pak Ketua. Kita sama-sama menggunakan auditor luar. Kalau aku andalkan anak magang. Anak magang ini juga sebenarnya orang-orang pintar, semua S2. Mereka semua pintar audit," ujar dia.

Sebelumnya, Pras mengaku menemukan anggaran KUA-PPAS 2016 tanpa nomenklatur yang nilainya mencapai Rp 1,88 triliun.  (baca: Ketua DPRD Sebut Auditor Independen Temukan Rp 1,8 Triliun Anggaran Siluman di DKI)

Temuan tersebut didapatnya setelah melakukan penyisiran menggunakan jasa auditor independen.

Tak hanya dana tanpa nomenklatur, Pras juga mengaku menemukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sengaja menggelumbungkan anggaran. (baca: Ketua DPRD DKI: Banyak Penyusupan, Namanya Pelantikan Siluman)

Modusnya dalam pembahasan dengan Dewan, Dinas mengajukan Rp 300 juta untuk satu kegiatan. Namun, ketika rancangan anggaran itu dicetak untuk dibagikan ke Dewan, anggarannya berubah jadi Rp 1 miliar.