Brigade Ahlussunnah Wal Jamaah Siap Tantang ISIS

Tindakan radikalisme yang bersembunyi di balik jubah agama kian marak terjadi, baik pada skala global maupun nasional.

Aksi kekerasan, kata Ketua Umum DPP Laskar Aswaja, Adhi "Thobink" Permana, tidak harus dilawan dengan kekerasan dalam bentuk balas dendam.

"Balas dendam hanya menyisakan permusuhan yang berkepanjangan," katanya di Tangerang, Minggu (29/11/2015).

DPP Laskar Aswaja menentang aksi teror mengatasnamakan agama, tapi juga menolak setiap aksi balas dendam dalam bentuk kekerasan.

"Tindakan radikalisme dapat dicegah dengan cara persuasif dan preventif. Tindakan persuasif dapat dilakukan dalam bentuk dialog dan tindakan preventif dapat berupa edukasi dan sosialisasi secara sistematis dan masif," kata aktivis yang akrab dengan sapaan Thobink itu.

Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Diklatsus Braja I DPP Laskar Aswaja se–DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, yang bertempat di Ponpes Sunan Kalijaga, Cisoka, Kabupaten Tangerang.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 27–29 November 2015 itu diikuti oleh ratusan peserta.

"Kegiatan ini bertujuan membentuk Brigade Ahlussunnah Wal Jamaah (Braja). Braja akan membawa misi Laskar Aswaja untuk mengawal dan menjaga nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jamaah yang esensinya adalah Islam Rahmatan Lil alamin," kata Ketua Panitia Diklatsus I DPP Laskar Aswaja, Iman Ainul Hasan.

Menurut Iman, untuk melawan aksi teror dalam bentuk tindakan kekerasan dan intimidasi tidak harus dengan kekerasan, tapi bisa dilakukan dengan edukasi dan sosialisasi.

"Brigade Aswaja akan melakukan gerakan Islam Rahmatan Lil A’alamin ke berbagai ponpes, majelis taklim dan lembaga pendidikan lainnya," katanya.

Aksi-aksi teror yang dilancarkan kelompok radikal Islamic state of Iraq and Syria (ISIS) dan kelompok-kelompok lainnya, yang mengatasnamakan agama, menurut Iman, Laskar Aswaja menilai, gerakan tersebut bukan atas dasar norma agama, tapi pemahaman atas ajaran agama yang salah.

"Pemahaman dan pemikiran yang salah ini yang harus diluruskan," katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Agama harus serius melakukan pendekatan dialogis dan memberikan porsi  yang lebih pada program-program edukasi bekerjasama dengan pondok pesantren, majelis taklim, dan ormas-ormas keagamaan.

"Gerakan edukasi ini akan menangkal penyebaran idiologi ISIS dan radikalisme lainnya," kata Thobink. (*)