Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ITDP: Bekukan Operator yang Tak Mau Gabung ke Transjakarta!

Kompas.com - 16/12/2015, 14:11 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Institute for Transportation and Development (ITDP) menilai perlunya pemerintah mengambil alih sejumlah operator angkutan umum di Jakarta.

Operator yang perlu diambil alih tersebut di antaranya Metromini, Kopaja, Kopami, Mikrolet, dan KWK. (Baca: Pengamat: Metromini PT Banci)

Dari sejumlah operator tersebut, baru Kopaja yang akan diambil alih dan berintegrasi dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

"Bekukan operator angkutan umum yang tidak mau bergabung dengan Transjakarta," kata Direktur ITDP Indonesia Yoga Adiwinarto melalui keterangan tertulis, Rabu (16/12/2015).

Yoga yakin, pengambilalihan layanan operator ini dapat menekan angka kecelakaan. Dengan diambil alih pemerintah, operator nantinya akan menerima pembayaran dengan sistem rupiah per kilometer.

Dengan demikian, para sopir akan menerima gaji bulanan sehingga tidak perlu lagi mengejar setoran. (Baca: Ahok: Semua Metromini Tangkap, Habisin Saja!)

Ia juga menilai perlunya PT Transjakarta mengambil alih operator ini untuk mempermudah pengintegrasiannya dengan transjakarta atau sistem bus rapid transit (BRT).

Untuk PT Transjakarta, Yoga menyarankan agar BUMD tersebut meningkatkan kapasitas sistem BRT setelah mengambil alih layanan operator.

Dengan cara ini, Yoga yakin akan mudah bagi PT Transjakarta untuk mengintegrasikan trayek-trayek yang sebelumnya dikelola Kopaja atau Metromini.

"Langkah-langkah di atas wajib dimulai secepatnya dan diselesaikan dalam dua tahun ke depan. Kita mendambakan angkutan umum di Jakarta yang dapat setara dengan kota-kota lain di dunia," ujar dia.

Menurut Yoga, perbaikan layanan angkutan umum di Jakarta hanya bisa dilakukan jika Pemerintah Provinsi DKI bersungguh-sungguh. (Baca: 2015 Hampir Berakhir, Integrasi Kopaja AC-Transjakarta Belum Terealisasi)

Salah satunya ialah dengan mengalokasikan anggaran besar untuk pengembangan sektor transportasi.

"Ironisnya, dengan APBD besar, pemerintah pada tahun 2015 hanya dapat mengalokasikan 1,2 persen dari APBD-nya untuk menyubsidi angkutan umum. Jelas angka ini sangat kecil dan belum menunjukkan komitmen yang menyeluruh untuk menyediakan angkutan umum yang layak," kata Yoga.

Kompas TV Polisi Tangkap Metromini Ugal-ugalan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Megapolitan
Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Megapolitan
Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Megapolitan
Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Megapolitan
Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Megapolitan
PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

Megapolitan
Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Megapolitan
Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Megapolitan
Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan 'Open BO'

Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan "Open BO"

Megapolitan
Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Megapolitan
Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com