Kosasih Ungkap Hambatan Penuhi Keinginan Ahok

Bila tak ada hambatan birokrasi, Kosasih yakin Budi akan mampu merealisasikan target pengadaan 1.000 bus pada tahun ini.

"Kami sudah menyampaikan apa yang menjadi hambatan kami. Tetapi, birokrasi sudah semakin baik. Sudah ada arahan dan penegasan ke SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang ada," kata dia seusai acara serah terima jabatan yang digelar di Kantor PT Transjakarta di Cawang, Jakarta Timur, Kamis (7/1/2016).

Kosasih diganti karena dinilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah gagal dalam melakukan pengadaan 1.000 bus pada tahun 2015.

Beberapa waktu lalu, ia sempat menyebut masalah birokrasi menjadi penyebab gagalnya pengadaan bus.

Hal yang disorotinya adalah tak kunjung cairnya dana penyertaan modal pemerintah (PMP) dan public service obligation (PSO) 2015 sampai dengan akhir tahun lalu. Kosasih mengaku sudah menceritakan hal itu ke Budi.

"Pencairan PMP dan PSO sudah saya sampaikan dan bagaimana mengatasinya. Semoga Pak Budi bisa semakin cepat lagi. Saya yakin Pak Budi the right man in the right time at the right place," ujar dia.

Kewenangan pemberian PSO dan PMP untuk PT Transjakarta diketahui menjadi kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Perhubungan dan Transportasi.

Adapun besaran PMP dan PSO untuk PT Transjakarta pada tahun 2015 diketahui mencapai Rp 1 triliun.

Beberapa waktu lalu, Kosasih sempat mengatakan, sejak disahkannya APBD 2015 pada sekitar Mei hingga pertengahan tahun, tidak ada tanda-tanda dari pejabat berwenang di kedua instansi tersebut untuk mempercepat proses pencairan dana PMP untuk PT Transjakarta.

Ia menyebut, keadaan mulai sedikit membaik saat Basuki melakukan perombakan pejabat di semua instansi pada sekitar Juli 2015, tak terkecuali di Dishubtrans dan BPKAD.

Meski menyebut prosesnya menjadi lebih baik, Kosasih mengatakan bahwa pergantian pejabat itu mengharuskan pihaknya memaparkan ulang pengajuan dana tersebut. Menurut dia, pemaparan ulang ini cukup memakan waktu.