Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sulitnya Mendamaikan Pengusaha Metromini

Kompas.com - 03/02/2016, 06:57 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Meskipun Kementerian Hukum dan HAM sudah mengesahkan kepengurusan PT Metromini yang dipimpin oleh Novrialdi pada Desember lalu, tetap saja masih ada kubu lain yang tidak menerima.

Kubu itu adalah kepengurusan PT Metromini yang dipimpin oleh TA Panjaitan. Karena tak mengakui Novrialdi, mereka kemudian membentuk organisasi baru dengan nama Forum Komunikasi Pemilik Metromini (FKPM) yang diketuai oleh Rimhot Siagian pada 10 Januari 2016.

Pada rapat guna membahas mengenai masa depan metromini di Kantor Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta pada Selasa (2/2/2016) kemarin, para pengusaha yang tergabung di FKPM dengan yang bernaung di bawah PT Metromini sempat terlibat keributan.

Keributan terjadi jelang rapat dimulai pada sekitar pukul 09.00. Saat itu, para pengusaha dari FKPM keberatan dengan hadirnya jajaran pengusaha PT Metromini yang dipimpin direktur utamanya, Novrialdi.

"Eh, siapa yang ngundang loe," ujar salah seorang pengusaha dari FKPM seraya menunjuk ke pengusaha dari kubu Novrialdi.

Adu mulut sempat terjadi di antara mereka. Akibat kericuhan itu, rapat sempat tertunda selama beberapa menit.

Kepala Dishubtrans DKI Andri Yansyah sampai harus turun tangan untuk menenangkan mereka.

Seusai rapat, Andri mengancam tidak akan bersedia lagi mengurus metromini. Tindakan itu akan dilakukannnya jika tidak ada itikad baik dari para pengusaha metromini yang saat ini bertikai untuk berdamai.

"Dishub sudah capek ngurusin mereka. Masa mau ditungguin (agar berdamai) terus. Kalaupun ditungguin, ada jaminan enggak mereka bakal damai," kata Andri.

Andri menyebut ketiadaan bus-bus metromini bukan suatu masalah. Sebab, PT Transportasi Jakarta dan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) sudah mengadakan kerja sama terkait penggunaan 600 unit bus hibah dari Kementerian Perhubungan.

"Jadi trayek-trayek mereka bisa kita yang ngisi. Makanya kalau mereka enggak mau damai, bakalan kita tinggal," ujar dia.

Seperti diberitakan, pada Desember lalu ratusan bus metromini dicabut izin operasinya karena dinilai sudah tidak layak jalan. Bus-bus itu kemudian dikandangkan oleh aparat Dishubtrans.

Tak ayal, tindakan itu mendapat protes dari para sopir metromini. Mereka pun sempat beberapa hari melakukan aksi mogok massal.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pun telah berulang kali mendesak agar para pengusaha metromini bergabung dengan PT Transportasi Jakarta. Namun, sebelumnya, para pengusaha metromini harus meremajakan lebih dulu bus-busnya sesuai standar yang ditetapkan oleh PT Transjakarta.

Untuk bisa membeli bus yang standarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh PT Transjakarta, para pengusaha metromini harus mengikuti lelang di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Salah satu syarat bagi pengusaha yang hendak ikut lelang di LKPP adalah bernanung di kepengurusan yang sah. Dengan demikian, pengusaha yang bernaung di FKPM mau tidak mau harus bekerja sama dengan PT Metromini.

"Makanya mereka harus damai," ujar Andri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com