Undang Semua Bakal Cagub DKI, Kok Gerindra Tak Ajak Ahok?

Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama justru tidak diundang. Padahal, Basuki juga merupakan salah satu bakal calon gubernur. Apa alasannya?

"He-he-he, coba tanya dulu ke Pak Ahok, mau hadir enggak? Kalau mau hadir nanti saya pertimbangkan untuk diundang," uar Ketua Tim Penjaringan Cagub DKI Partai Gerinrdra, Syarif, ketika dihubungi, Kamis (11/2/2016).

Syarif mengatakan, kecil kemungkinan Ahok mau datang ke acara Partai Gerindra sore nanti. Dia mengacu kepada banyaknya kegiatan yang harus dilakukan Ahok setiap harinya.

Kesibukan Ahok sebagai gubernur membuat Syarif yakin Ahok tidak akan hadir meski diundang.

"Kan dia pejabat aktif yang super sibuk dan dalam panitia silahturahim ini tidak ada masukan untuk mengundang Ahok," ujar Syarif.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Mohamad Taufik mengatakan Ahok tidak diundang karena belum mendeklarasikan diri secara resmi untuk maju sebagai cagub.

"Memang dia sudah deklarasi resmi?" ujar Taufik.

Padahal, beberapa tokoh yang diundang Gerindra juga ada yang belum mendeklarasikan diri misalnya saja Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana.

"Tapi Lulung kan sudah dicalonkan, Ridwan juga sudah dicalonkan," ujar Taufik.

Undangan dari DPD Partai Gerindra akan digelar di sebuah hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Pada acara itu Gerindra mengundang 14 tokoh. Sebagian adalah tokoh yang masuk dalam bursa penjaringan partai, seperti Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, pengusaha Sandiaga Uno, anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi, dan anggota DPR RI Biem Benjamin.

Namun, sebagiannya adalah nama-nama tokoh yang tidak masuk dalam penjaringan. Mereka adalah mantan Menteri pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Boy Sadikin, dan Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana.

Ada juga Ketua DPD Partai Demokrat Nachrowi Ramli, pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, pengusaha Hasnaeni, musisi Ahmad Dhani, politisi Nasdem Ahmad Sahroni, pengamat tata kota Marco Kusumawijaya, dan pakar hukum dan perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra.