Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jeritan Hati Pensiunan dengan Tanah dan Rumah Ber-NJOP Rp 2 Miliar

Kompas.com - 15/02/2016, 12:26 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Ibu Kota mengeluhkan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Jakarta yang terlampau mahal, khususnya bagi mereka yang punya lahan tempat tinggal luas.

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang saat ini membebaskan PBB bagi rumah di bawah harga Rp 1 miliar dan tahun depan berencana membebaskan pajak bagi rumah di bawah luas 100 meter persegi dirasa belum mengena, khususnya bagi warga yang punya luas lahan di atas 100 meter persegi dan punya nilai jual obyek pajak (NJOP) di atas Rp 1 miliar.

Salah satunya Sumartono (74), warga Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Sumartono merasakan, pajak PBB yang harus dia bayarkan semakin tahun memberatkan. Pria yang punya luas tempat tinggal 280 meter persegi dengan NJOP di atas Rp 2 miliar itu sejak 2015 harus menyetor Rp 4,7 juta per tahun untuk bayar PBB.

"Saya kan sudah pensiun, penghasilan pensiun saya saja tidak sampai segitu, sedangkan saya mesti bayar air, listrik, biaya (pajak), itu berat buat saya," kata Sumartono kepada Kompas.com di kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016).

Sumartono heran, mengapa pemerintah menetapkan pajak tempat tinggal terus naik. Kalau pun harus naik, dia berpendapat seharusnya kebijakan itu menyasar pengusaha atau pengembang properti.

"Kan enggak lucu, bangunan saya dari tahun 1970, enggak pernah berubah, enggak diusahakan, rumah tinggal, tetapi pajaknya naik," ujar Sumartono.

Ia berharap ini bukan karena para pengembang yang membeli lahan dengan harga mahal di Jakarta, warga pun ikut disamakan membayar pajak tinggi.

"Tanah itu, pemerintah harus punya tarif sendiri," ujarnya.

Soal kebijakan Ahok yang membebaskan tempat tinggal di bawah Rp 1 miliar, menurut dia, hal itu masih nanggung.

"Kalau mau dihapus, dihapus semua, kecuali pengusaha atau industri, atau tanah itu diusahakan. Pemerintah itu harus punya tarif sendiri (pajak untuk warga), jangan ikut pengembang," ujar dia.

Oleh karena, lanjut dia, bisa saja warga tak mampu suatu saat tidak dapat menempati Jakarta karena pajak yang tinggi.

"Lama-lama orang enggak punya enggak bisa tinggal di Jakarta. Saya pun lama-lama bisa pindah," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

4 Pencuri Mobil di Bogor Ditangkap, Salah Satunya Residivis

4 Pencuri Mobil di Bogor Ditangkap, Salah Satunya Residivis

Megapolitan
Hati-hati Beli Mobil Bekas, Ada yang Dipasang GPS dan Digandakan Kuncinya oleh Penjual untuk Dicuri

Hati-hati Beli Mobil Bekas, Ada yang Dipasang GPS dan Digandakan Kuncinya oleh Penjual untuk Dicuri

Megapolitan
Casis Bintara yang Diserang Begal di Kebon Jeruk Diterima Jadi Anggota Polri

Casis Bintara yang Diserang Begal di Kebon Jeruk Diterima Jadi Anggota Polri

Megapolitan
5 Orang Terlibat Kasus Begal Casis Bintara di Jakbar, Ini Peran Masing-masing

5 Orang Terlibat Kasus Begal Casis Bintara di Jakbar, Ini Peran Masing-masing

Megapolitan
Jadi Penadah Pelek Ban Mobil Hasil Curian, Sumihar Terancam 4 Tahun Penjara

Jadi Penadah Pelek Ban Mobil Hasil Curian, Sumihar Terancam 4 Tahun Penjara

Megapolitan
Pencuri Ban Mobil Beraksi di ITC Cempaka Mas dan RSUD Koja, Polisi: Kurang Pengawasan

Pencuri Ban Mobil Beraksi di ITC Cempaka Mas dan RSUD Koja, Polisi: Kurang Pengawasan

Megapolitan
Dibantu Hotman Paris, Keluarga Vina Cirebon Tuntut Keadilan atas Kasus Pembunuhan

Dibantu Hotman Paris, Keluarga Vina Cirebon Tuntut Keadilan atas Kasus Pembunuhan

Megapolitan
Dosen Hukum Ini Bantah Ditunjuk Langsung Anwar Usman sebagai Ahli untuk Lawan MK di PTUN

Dosen Hukum Ini Bantah Ditunjuk Langsung Anwar Usman sebagai Ahli untuk Lawan MK di PTUN

Megapolitan
Pencurian Mobil di Bogor Direncanakan Matang, Pelaku Intai Mobil Korban Selama 2 Bulan

Pencurian Mobil di Bogor Direncanakan Matang, Pelaku Intai Mobil Korban Selama 2 Bulan

Megapolitan
5 Begal yang Rampas Motor Milik Calon Siswa Bintara Sudah Berulang Kali Beraksi

5 Begal yang Rampas Motor Milik Calon Siswa Bintara Sudah Berulang Kali Beraksi

Megapolitan
Dosen Hukum Laporkan Pria yang Adukan Pelanggaran Etik Anwar Usman, Diduga Cemarkan Nama Baik

Dosen Hukum Laporkan Pria yang Adukan Pelanggaran Etik Anwar Usman, Diduga Cemarkan Nama Baik

Megapolitan
KPU Lantik 60 PPK untuk Kawal Pilkada Bekasi 2024

KPU Lantik 60 PPK untuk Kawal Pilkada Bekasi 2024

Megapolitan
Beraksi di ITC Cempaka Mas dan RSUD Koja, Pelaku Pereteli 3 Ban Mobil dalam 20 Menit

Beraksi di ITC Cempaka Mas dan RSUD Koja, Pelaku Pereteli 3 Ban Mobil dalam 20 Menit

Megapolitan
Cerita Fransiskus Asal Flores, Rela Cuti Kuliah demi Jadi Taruna STIP

Cerita Fransiskus Asal Flores, Rela Cuti Kuliah demi Jadi Taruna STIP

Megapolitan
Pemprov DKI Larang 'Study Tour', Korbankan Pengalaman Anak

Pemprov DKI Larang "Study Tour", Korbankan Pengalaman Anak

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com