Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Asal-usul Pasir dan Tanah untuk Reklamasi di Teluk Jakarta

Kompas.com - 07/04/2016, 09:47 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Proyek reklamasi di Teluk Jakarta memerlukan pasir dan tanah dalam jumlah besar.

Berdasarkan data yang dihimpun harian Kompas, satu pulau hasil reklamasi berdiri di atas laut yang memiliki kedalaman lima meter dan pulau didesain setinggi tiga sampai empat meter dari permukaan laut. Dengan kata lain, tanah dan pasir yang dibutuhkan hampir setinggi 10 meter.

Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Yuli Hartono menyebutkan, tanah dan pasir untuk reklamasi dikumpulkan dari berbagai macam sumber.

Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menentukan tanah dan pasir yang digunakan harus dari mana sebab hal itu diurus langsung oleh pihak pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi.

"Dinas Perindustrian dan Energi tidak menentukan lokasi. Pihak reklamasi yang memberikan pendukung jenis pasir. Umumnya (pasir) berasal dari Banten, Lampung, dan Bangka," kata Yuli saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/4/2016). (Baca: Reklamasi di Indonesia Condong ke Motif Ekonomi)

Menurut Yuli, pihaknya tidak menangani secara detail tentang ketentuan tanah dan pasir yang digunakan pihak pengembang. Adapun SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang berhubungan langsung dengan hal tersebut adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta.

Kompas.com telah menghubungi Kepala BPLHD DKI Jakarta Junaedi untuk meminta penjelasan soal pasir dan tanah pulau reklamasi, tetapi belum ada respons. Proyek reklamasi Pantura Jakarta terus berjalan. (Baca: Mengintip Proses Reklamasi di Pulau G)

Hampir setiap hari, kegiatan pembangunan dilakukan di pulau-pulau yang dijaga ketat oleh personel keamanan pihak pengembang. Baik orang awam maupun nelayan yang biasa bekerja di area dekat pulau reklamasi tidak diperbolehkan mendekat.

Kompas TV Reklamasi Teluk Jakarta Terus Berlangsung
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com