Ahok Duga Ditundanya Pengesahan Rapeda Reklamasi untuk Menaikkan Uang Suap

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama curiga pengesahan dua rancangan peraturan daerah (raperda) di DPRD DKI sarat transaksi terkait uang siap.

Ia pun curiga tak kunjung disahkannya Rapeda Reklamasi bertujuan untuk menaikkan uang suap yang diminta anggota DPRD.

"Mungkin ya, bisa juga mereka menahan karena jual mahal, enggak mau putusin. Makanya enggak kuorum-kuorum. Saya tidak tau, tapi bisa aja bayar absen kan. Kalau kamu (pengusaha) butuh, saya datang, bayar absen," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (12/4/2016).

Ahok meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memiliki sejumlah bukti, mulai dari bukti sadapan telepon, dan percakapan-percakapan tertulis lainnya.

Oleh karena itu, ia berharap KPK bisa membuktikan perihal informasi itu. Apalagi, kata dia, sudah terungkap fakta bahwa DPRD ngotot untuk mengajukan usulan penurunan kewajiban tambahan pengembang menjadi hanya 5 persen. Sementara yang Pemprov DKI menginginkan 15 persen.

"KPK bisa selidiki kasus ini. KPK kan profesional," ujar Ahok.