Inilah 6 Keanehan Jelang Pilkada DKI

Banyak anomali jelang Pilkada DKI Jakarta untuk tidak menyebutnya sebagai keanehan. Bukan klenik, perdukunan, atau mistis.

Keanehan di sini tidak lain anomali itu tadi, baik anomali para pelakon yang menunjukkan minat kuat menjadi Gubernur DKI Jakarta, atau anomali atas peristiwa Pilkada itu sendiri

Sudah menjadi pengetahuan umum, pemilihan kepala daerah yang biasa disebut Pilkada, merupakan ajang demokrasi tingkat daerah untuk memilih gubernur atau bupati/walikota. Sama seperti Pilpres, Pilkada berlangsung lima tahunan.

Pilkada DKI Jakarta yang menempatkan pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur dan wakilnya terjadi tahun 2012 lalu. Tahun 2017 nanti, Pilkada DKI Jakarta kembali digelar.

Joko Widodo atau Jokowi tidak merampungkan masa bakti lima tahunnya sebagai gubernur karena keburu diminta PDIP menjadi calon presiden pada Pilpres 2014. Jokowi kemudian terpilih sebagai Presiden RI mengalahkan pasangan kuat Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam sebuah Pilpres yang mengharu-biru, meninggalkan luka mendalam bagi sebagian yang kecewa.

Naiknya mantan walikota Solo menjadi Presiden RI, di mana sebagian orang menyebut jabatan gubernurnya sekadar “batu loncatan”, membuat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok otomatis menjadi Gubernur DKI. Belakangan Ahok memilih Djarot Saiful Hidayat dari PDIP sebagai wakilnya. Lalu di mana gerangan keanehannya?

Keanehan pertama tentu saja terkait perilaku gubernur petahana, Basuki alias Ahok, yang seperti tanpa pikir panjang mau mengikuti keinginan Teman Ahok untuk maju sebagai calon perseorangan di saat beberapa partai politik justru menunjukkan minat untuk mengusungnya, bahkan tanpa syarat. Partai besar PDIP juga menunjukkan minatnya meski tidak secara terang-terangan.

Anggukan Ahok kepada Teman Ahok ini serta-merta membuat polarisasi dan pemisahan tegas, mendikotomikan peran partai politik dengan relawan yang belum tercantum dalam kamus politik. Sebagai relawan, Teman Ahok berupaya mengumpulkan syarat minimal 525.000 fotokopi KTP dukungan.

Bisa dibaca kemudian, bersedianya Ahok mengikuti kemauan relawan menjadi pertaruhan bagi nama besar partai politik yang terbebani harus memenangkan Pilkada. Bayangkan, mesin partai akan berhadapan dengan relawan di Pilkada DKI nanti yang kemudian menempatkan Ahok di pusaran anomali itu. Adalah aib besar jika partai politik sebagai mesin utama kekuasaan dikalahkan oleh relawan!

Keanehan kedua, tidak lain nekatnya Ahok meninggalkan partai politik yang bersedia mendukungnya. Ahok justru maju dari jalur perseorangan. Di sisi lain, ada bakal calon lainnya yang merupakan ketua umum partai politik malah meninggalkan jalur perseorangan untuk melamar ke partai-partai lain sebagai bakal calon gubernur dan... belum tentu diterima.