"Jangan Sampai Hanya Memindahkan Masalah ke Rusun"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai, Pemprov DKI Jakarta saat ini hanya melakukan pemindahan pemukiman tanpa melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.

Padahal, menurut dia, program penataan kawasan kumuh seharusnya didukung dengan program-program pemberdayaan masyarakat.

Sedianya, kata dia, setelah merelokasi warga yang terdampak penggusuran ke rumah susun, Pemrov memberikan pembinaan agar warga bisa bertahan hidup di rusun.

"Yang harus dipikirkan bagaimana kehidupan keberlanjutan mereka karena sampai saat ini itu belum terlihat program yang mendukung ketahanan ekonomi masyarakat," kata Yayat dalam sebuah diskusi di Gedung PWNU DKI Jakarta, Jalan Utan Kayu, Jakarta Timur, Kamis (21/4/1016).

(Baca: DPRD Akan Panggil Pihak Pemprov DKI Terkait Penertiban Pasar Ikan )

Yayat memahami bahwa Pemprov DKI Jakarta tengah menjalankan program seratus kosong seratus dalam meningkatkan pelayanan kondisi pemukiman.

Program tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan pelayanan air minum, menghilangkan kawasan kumuh, dan memperbaiki program sanitasi.

Kendati demikian, terkait penghilangan kawasan kumuh, ia meminta Pemprov DKI Jakarta turut melakukan program rehabilitasi agar fungsi kawasan kumuh tersebut lebih baik.

"Nol (kosong) ini kumuh. Kota ini didorong supaya bisa meng-nol-kan kawasan-kawasan kumuh, mencoba meningkatkan kualitas kekumuhan itu dengan pogram rehabilitasi atau peningkatan fungsi kawasan menjadi lebih baik lagi," kata Yayat.

Upaya menghilangkan kekumuhan itu, kata dia, sedianya dilakukan dengan pembinaan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Namun, Yayat menilai Pemprov DKI hanya berfokus pada pembinaan lingkungan, yaitu menghilangkan kawasan kumuh itu sendiri.

Ia menilai Pemprov belum melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga rawan muncul persoalan baru ketika warga direlokasi dari kawasan kumuh ke rusun.

"Banyak fakta data menunjukkan banyak persoalan terjadi di rusun. Jangan sampai kita hanya memindahkan masalahnya. Jangan sampai terjebak pada bangunan fisik yang bagus masalahnya selesai," sambung Yayat.

(Baca: Kesan Warga Pasar Ikan yang Berjualan di Rusun Rawa Bebek)

Oleh karena itu, ia menekankan agar Pemprov DKI Jakarta lebih memperhatikan tingkat ekonomi, tingkat kesejahteraan, dan bagaimana masa depan warga Jakarta.