Penguasaan oleh Pengembang Bikin Warga Sulit Punya Lahan di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat perkotaan, Yayat Supriatna, menilai, pembangunan di DKI Jakarta tidak terlepas dari perebutan penguasaan lahan oleh para pengembang.

"Persoalan yang paling mendasar pada pembangunan Jakarta adalah pada kontes (atau) rebutan aspek penguasaan lahan atau ruang," kata Yayat dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Perebutan itu tidak hanya dilakukan untuk menguasai daratan, tetapi juga pantai Jakarta. Dalam konteks itulah persoalan reklamasi muncul.

"Ketika terjadi persoalan reklamasi, dasar utamanya itu kebijakan pemerintah tahun 1993 ketika keluar paket ekonomi Oktober, memberikan regulasi kepada sektor perbankan dan properti, dan itu awal munculnya fenomena rebutan lahan.... Tidak hanya daratnya, tetapi pantainya pun kelihatannya menarik. Munculnya investasi water front city di pantai Jakarta ini sebagai bagian dari investasi ke depan," ujar Yayat.

Akibatnya, dalam beberapa tahun ke depan, ruang-ruang di Jakarta akan dikuasai pengembang. Masyarakat kecil akan semakin kesulitan mendapatkan lahan.

"Dalam waktu 2-4 tahun ke depan, hampir satu setengah kali luas Jakarta, area lahan di Jabodetabek, hampir dikuasai pengembang. Begitu kencang kekuasaan modal, kuasa atas ruang, untuk hanya dikembangkan oleh beberapa pengembang. Kalau misalnya yang besar-besar merebut ruang, bagaimana dengan masyarakat kecil?" tutur Yayat.

Masyarakat akan semakin kesulitan memiliki lahan di Jakarta. Sebab, harga lahan semakin mahal akibat perebutan lahan oleh pengembang itu.

"Mimpi rasanya bisa membuat rusun untuk warga miskin di Sudirman, di segitiga emas. Harganya saja Rp 80 juta per meter. Harga rumah yang demikian mahal membuat warga tidak punya pilihan lain.... Di situ terjadi penguasaan masyarakat, mendiami lahan negara yang bisa dikatakan negara tidak merawat dan memeliharanya," kata Yayat.