Ahok Tak Mau Bangun Kampung Deret di Atas Tanah Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, ia bersedia melanjutkan kembali program kampung deret. Asal, lahan yang akan dibangun adalah lahan sah milik warga.

Ahok menegaskan tidak mau menata kampung dengan program kampung deret jika tanah yang ditempati adalah tanah milik negara atau pihak lain.

"Kita mau ada kampung deret sebenarnya, hanya ternyata setelah kita telusuri rata-rata kawasan kumuh di atas lahan orang, di atas lahan hijau, di atas lahan negara. Masa kamu bikin kampung deret terus kamu robohin," kata dia di Balai Kota, Kamis (21/5/2016).

Menurut Ahok, ia tidak pernah menyatakan tak setuju atau menolak melanjutkan program kampung deret. Ia bahkan bersedia membangunkan hunian yang lebih baik dari kampung deret. Asal, lahan yang ditempati adalah lahan sah milik warga.

"Kalau memang ada bukti (sertifikat), saya mau bangun apartemen buat kamu. Kasih sertifikat, lebih untung daripada kampung deret dong. Tapi sekarang ada enggak yang punya sertifikat? Enggak ada juga," ujar Ahok.

Kampung deret adalah program penataan kampung kumuh yang dulu digagas Gubernur Joko Widodo. Cara yang dilakukan adalah dengan membangun hunian yang lebih baik di atas hunian kumuh yang ditempati warga.

Beberapa permukiman kumuh yang dibenahi dengan program kampung deret, diantaranya berlokasi di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat; dan di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Para pakar kerap membandingkan pola penataan kampung kumuh yang dilakukan Jokowi dengan yang kini dilakukan Ahok.

Berbeda dengan Jokowi, Ahok lebih memilih menggusur permukiman kumuh dan memindahkannya ke rumah susun.