Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Qlue Tak Dapat Direkayasa seperti Kata Anggota DPRD DKI

Kompas.com - 30/05/2016, 10:30 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - CEO Qlue Rama Raditya menjelaskan bagaimana mekanisme yang dipakai dalam aplikasi Qlue sehingga dipastikan tidak dapat direkayasa bahkan disalahgunakan untuk adu domba.

Hal ini sekaligus untuk menanggapi pernyataan Ketua RW 05 Cipete Selatan yang juga anggota DPRD DKI Jakarta Komisi C dari Partai Gerindra, Abdul Ghani, yang menyebutkan Qlue rentan direkayasa dan bisa dipakai sebagai ajang adu domba.

"Qlue tidak sembarangan begitu. Ada avatar yang kalau dia menjabat sebagai Ketua RT atau RW, cuma dia yang bisa punya, atas persetujuan langsung dari lurah sebagai atasannya dia," kata Rama kepada Kompas.com, Senin (30/5/2016).

Rama menuturkan, sejak awal, pengurus RT atau RW mendaftar untuk menggunakan aplikasi Qlue, mereka harus melapor dan mendaftarkan diri kepada lurah setempat.

Dari persetujuan lurah tersebut, akun pengurus RT atau RW itu akan diberi pembeda dari akun lainnya, termasuk yang membedakannya dengan warga atau bukan.

"Kalau avatar untuk Ketua RT/RW, pakai batik, ada pecinya, jadi khusus. Enggak bisa sembarangan, apalagi direkayasa, itu enggak bisa, karena sudah by system. Kecuali kalau lurahnya sembarangan approve orang jadi Ketua RT atau RW, itu beda cerita," kata Rama.

Terkait dengan pernyataan Abdul yang menyebutkan aplikasi Qlue rentan direkayasa dan dipakai sebagai ajang adu domba, Rama membantah. Menurut dia, justru Abdul yang sebenarnya belum mengerti bagaimana cara kerja Qlue selama ini.

"Bisa jadi si Pak RW-nya ini malah belum punya Qlue, makanya dia belum tahu," ujar Rama.

Sebelumnya, Abdul berpendapat, laporan melalui aplikasi Qlue rentan direkayasa dan bisa berbuntut sebagai ajang adu domba. Ia menuturkan sistem keamanan pada aplikasi tersebut juga belum teruji.

"Apakah Qlue menjamin pihak lain tidak bisa masuk kedalam aplikasi itu dengan mengaku seolah-olah kami yang melaporkannya? Kan hal itu bisa saja terjadi," ucapnya.

"Jadi sistem keamanannya harus betul-betul proteksinya benar, (Qlue) bisa menyebabkan adu domba. Misalkan saya pake nama anda, terus buat laporan, itu bisa jadi fitnah," ujarnya.

Qlue merupakan aplikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk wadah penampung semua kepentingan warga. Warga dapat mengadukan semua kejadian, seperti macet, jalan rusak, banjir, penumpukan sampah, hingga pelayanan yang tak maksimal di DKI dan rumah sakit lewat tulisan ataupun foto.

Laporan dari masyarakat kemudian dipetakan secara digital dan terintegrasi dengan laman smartcity.jakarta.go.id dan Cepat Respons Opini Publik (CROP). Semua aparat Pemprov DKI diwajibkan menginstal aplikasi tersebut, terutama CROP.

Kompas TV Ada Aplikasi untuk Keluhan Warga
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com