Jalan Ahok ke Pilkada Lebih Mudah jika Lewat Partai, tetapi Lebih Berisiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua pintu masuk menuju Pilkada DKI 2017 tersedia bagi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Pertama, melalui jalur partai politik dengan menggunakan dukungan tiga partai pendukungnya, yaitu Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Kedua lewat jalur independen yang data KTP dukungannya sebentar lagi mencapai 1 juta.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, mengatakan, pilihan paling mudah tentu adalah maju melalui jalur partai politik (parpol).

"Partai politik lebih mudah untuk Ahok karena melalui jalur itu Ahok tidak perlu verifikasi faktual lagi," kata Arie kepada Kompas.com, Rabu (15/6/2016).

Saat memilih jalur partai, Ahok hanya tinggal mendaftar ke KPU DKI saja begitu waktu pendaftaran dibuka. Jika melalui jalur independen, Ahok dan "Teman Ahok" harus memberikan data KTP untuk diverifikasi terlebih dahulu oleh KPU DKI.

Proses verifikasi pun tidak mudah karena petugas KPU DKI harus mendatangi satu per satu rumah pendukung yang alamatnya tertera di KTP. Jika jumlah data KTP setelah verifikasi tidak memenuhi syarat, Ahok tidak bisa maju Pilkada DKI 2017.

Namun, risiko yang harus ditanggung Ahok ketika memilih partai politik juga besar. Risiko itu bukan gagal mencalonkan diri, melainkan risiko kehilangan kepercayaan pendukungnya.

Bagaimanapun, hampir 1 juta warga DKI Jakarta berharap Ahok maju lewat jalur independen. Arie mengatakan, ada potensi dukungan mereka berbalik arah.

"Maka, kalau memilih jalur partai, tantangannya adalah meyakinkan pendukung Ahok yang sudah lama bekerja. Nanti bisa-bisa malah kontraproduktif," ujar Arie.

Risiko lainnya yang harus ditanggung Ahok ketika memilih jalur partai adalah menghadapi kemungkinan-kemungkinan dalam pemerintahan. Jika menang, partai bisa merasa berhak mendikte Ahok. Hal seperti ini harus diantisipasi sejak awal.

"Butuh diyakinkan apakah nanti Ahok juga tidak akan didikte oleh kepentingan partai," kata Arie.