Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beragam Komentar Pengendara Roda Empat Terkait Sistem Ganjil Genap

Kompas.com - 21/06/2016, 13:24 WIB
Akhdi Martin Pratama

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem pelat ganjil-genap di ruas jalan protokol. Rencananya, uji coba kebijakan itu akan mulai dilakukan pada 20 Juli 2016 mendatang.

Rencana itu pun menuai beragam komentar dari para pengendara roda empat yang biasa melintasi ruas jalan protokol.

Salah satunya Angga (27), karyawan Bank swasta di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Dia kurang setuju dengan penerapan sistem tersebut. Menurut dia, seharusnya pemerintah meningkatkan moda transportasi massal yang ada di Ibu Kota terlebih dahulu sebelum menerapkan sistem tersebut.

"Saya sih kurang setuju ya. Soalnya kasihan nanti yang kerjanya di kawasan ganjil genap harus repot tidak bisa bawa kendaraan. Seharusnya pemerintah memperbaiki kualitas alat transportasi dulu baru menerapkan ganjil genap," ujar Angga saat berbicang dengan Kompas.com di kawasan Sudirman, Selasa (21/6/2016).

Angga tak menampik jika sistem tersebut bisa mengurangi kepadatan arus lalu lintas di sebagian ruas jalan di Ibu Kota. Namun, menurut dia, di sebagian ruas jalan lain malah terjadi penumpukan kendaraan akibat masyarakat menghindari sistem ganjil genap.

Hal senada juga dikatakan pengendara bernama Adnan (40). Dia merasa kebijakan tersebut kurang tepat jika diterapkan sekarang. Dengan kondisi alat transportasi massal yang belum memadai seperti sekarang ini, menurut dia, langkah pemerintah menerapkan ganjil genap tidak efektif.

"Intinya kan mau membuat masyarakat berpindah ke transportasi umum. Mungkin nanti kalau MRT sudah beroperasi dan transjakarta sudah nyaman ditumpangi baru penerapan ganjil genap bisa efektif," kata dia.

Meskipun begitu, sebagai warga negara yang baik, ia akan tetap melaksanakan peraturan tersebut jika nanti jadi di terapkan.

"Saya sih mas ikut pemerintah saja, paling nanti saya naik ojek online atau Transjakarta buat ke kantor kalau mobil saya tidak bisa lewat karena ganjil genap," ucapnya.

Berbeda dengan, Angga dan Adnan, Ivan pengendara roda empat yang tiap harinya melintas di kawasan Gatot Soebroto mengaku mendukung sistem ganjil genap. Menurut dia, sistem ini perlu dicoba untuk diterapkan untuk melihat keefektifannya.

"Saya sih dukung saja, segala hal dalam bentuk mengurangi kemacetan saya dukung. Nanti kan di uji coba dulu, baru nanti kelihatan efektif atau tidak sistem itu," kata Ivan.

Ivan yang mempunyai mobil bepelat nomor ganjil ini menyatakan kesiapannya untuk menggunakan alat transportasi umum saat sistem tersebut mulai dilaksanakan.

"Kebetulan pelat nomor saya ganjil jadi nanti kalau tanggal genap paling saya ke kantor naik transjakarta," ucapnya.

Dia menilai, saat ini, alat transportasi massal yang ada di Jakarta belum cukup memuaskan. Ia berharap ke depannya pemerintah terus meningkatkan kualitas alat transposrtasi massal yang ada di Ibu Kota.

"Belum begitu memuaskan sih, karena waktu tempuhnya masih lama udah gitu kalau jam-jam sibuk masih penuh dan desak desakan. Tetapi ketimbang alat transportasi lain saya lebih memilih transjakarta," ujarnya.

Penerapan sistem ganjil-genap merupakan kebijakan transisi sebelum diterapkannya jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Tidak hanya itu, penerapan ganjil-genap bertujuan untuk menggantikan sistem three in one yang dinilainya sarat dengan masalah sosial.

Sebelum resmi diterapkan pada 23 Agustus 2016 mendatang, rencananya sistem tersebut akan disosialisasikan pada 28 Juni hingga 19 Juli 2016. Setelah tahap sosialisasi akan dilanjutkan ke tahap uji coba pada 20 Juli hingga 20 Agustus 2016.

 

Kompas TV Pemprov DKI Akan Uji Coba Sistem Ganjil-Genap
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com