Bagaimana Nasib Reklamasi Pulau G Setelah Rizal Ramli Dicopot?

JAKARTA, KOMPAS.com - Rizal Ramli, saat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menyatakan proyek reklamasi Pulau G dihentikan. Namun kini, Rizal tidak jadi menteri lagi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku belum mengetahui apakah keputusan Rizal masih berlaku setelah dia tak menjabat lagi. Soalnya, kata Ahok, tidak pernah ada dokumen tertulis yang menyatakan pengehentian reklamasi pulau garapan PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan PT Agung Podomoro Land itu.

"Masalahnya kan, sampai hari ini belum ada drafnya yang batalin," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (27/7/2016).

Menurut Ahok, satu-satunya dokumen tertulis yang ia ketahui hanyalah surat rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menyatakan keberadaan pulau G menutupi jalur melaut nelayan.

"Gitu kami ribut, mau dipanggil ratas (rapat terbatas), baru Menteri Susi kirim ke Menko Maritim mengatakan dia mengusulkan karena menutupi jalan, makanya mau ditutup," ujar Ahok.

Sampai saat ini, Ahok masih meyakini bahwa yang berwenang menentukan lanjut atau tidaknya proyek reklamasi itu adalah Presiden Joko Widodo. Hal itu mengacu pada keberadaan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995.

"Jadi putusannya apa? Ya sudah Presiden-lah yang putusin. Saya enggak mau jawab," kata Ahok.

Dalam perkembangan terbaru terungkap bahwa rekomendasi yang dilakukan Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta ternyata tidak menyatakan adanya penghentian kegiatan reklamasi Pulau G. Hal itu dibenarkan oleh salah satu anggota Komite yang juga Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta TutiKusumawati.

Menurut Tuti, rekomendasi Komite menyatakan perlu adanya desain ulang terhadap 14 pulau reklamasi, tak terkecuali pulau G.

"Jadi tetap bisa dilanjutkan cuma harus diredesain," kata Tuti.

Tuti tak menampik ada perbedaan antara rekomendasi yang tertuang pada dokumen dengan yang pernah disampaikan Rizal.

"Makanya sewaktu konferensi pers waktu itu, saya sempat menanyakan juga (kenapa beda)," ujar Tuti.

Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah komite yang beranggotakan perwakilan dari Pemprov DKI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Koordinator Maritim.

Dari dokumen rekomendasi komite bersama, ada 14 pulau yang direkomendasikan untuk diredesain dengan mempertimbangkan azas manfaat dan opsi solusi pada semua permasalahan yang terindentifikasi.

Sementara itu, reklamasi tiga pulau dapat dilanjutkan dengan beberapa penyesuaian.