JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Djafar Muchlisin merekomendasikan pemecatan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di instansi tersebut.
Ahok tak tahu persis jumlahnya, namun ia menyebut pemecatan ini merupakan tindak lanjut dari perombakan jabatan yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu.
"Kan udah digeser lama. Ada yang dipensiunkan dan ada beberapa yang sudah meninggal. Ini kepala dinas yang baru ada rekomendasikan mau pecat orang," ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (2/8/2016).
Makam fiktif adalah makam yang tak diisi oleh jenazah. Tujuannya hanya untuk memastikan pembayar sudah memiliki tempat untuk memakamkan keluarnyanya apabila nantinya meninggal dunia. Kebanyakan makam fiktif berlokasi di tempat yang strategis.
Ada ratusan makam fiktif yang sejauh ini sudah dibongkar. Praktiknya sendiri terjadi di banyak tempat pemakaman umum (TPU).
Ahok menilai, praktik makam fiktif telah merugikan masyarakat kecil. Sebab, masyarakat kecil kesulitan tidak bisa menguburkan keluarganya akibat tak tersedianya lahan makam. Kalaupun tersedia, kebanyakan ditempatkan di lokasi yang tidak strategis.
"Jadi enggak adil. Yang punya duit bisa di posisi yang enak. Yang enggak punya duit dibuang ke mana? harusnya adil kan. Siapa yang datang, bila perlu diundi. Kamu juga enggak mau kan orangtuamu atau siapa yang meninggal ditaruh di nomor sembarangan," ujar Ahok.