Koalisi Kekeluargaan dan Soliditas yang Belum Teruji

JAKARTA, KOMPAS.com - Tujuh partai politik di Jakarta membentuk "Koalisi Kekeluargaan" dalam rangka persiapan menghadapi Pilkada DKI Jakarta. Koalisi tersebut diisi PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PPP, PKB, PAN, Partai Demokrat, dan PKS.

Pembentukan koalisi itu disebut didasari oleh persamaan persepsi terkait pemimpin Jakarta di masa mendatang dan sepakat untuk tak lagi mendukung bakal calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Pelaksana tugas Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta, Bambang DH, menuturkan ada tujuh kriteria pemimpin Jakarta menurut Koalisi Kekeluargaan. Tujuh kriteria itu yakni arif, bijaksana, beradab, santun, beretika, bersih dan cerdas.

Kriteria tersebut dirumuskan berdasarkan usulan dari setiap partai politik dalam pertemuan yang digelar di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2016).

Tanpa dukungan pusat

Namun, Koalisi Kekeluargaan dinilai tidak lebih dari sekadar forum komunikasi politik. Sebab, hanya diikuti oleh pimpinan partai politik di tingkat Provinsi DKI Jakarta.

Meskipun jumlah partai yang bergabung cukup besar, tapi tetap saja dibutuhkan keputusan dari dewan pimpinan pusat masing-masing untuk meresmikan koalisi.

Hal ini sempat disinggung oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, Koalisi Kekeluargaan hanya membangun kesepahahaman dan PDI-P tidak memiliki kontrak politik di dalamnya.

"Itukan komunikasi politik namanya, kerja sama itukan harus dituangkan dalam dokumen kerja sama. (Koalisi Kekeluargaan) Ini merupakan proses komunikasi politik untuk membangun kesepahaman sebagai sesama partai," kata Hasto, di DPP PDI-P, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2016).

( Baca: "Koalisi Kekeluargaan" Dinilai sebagai Bentuk Ketakutan Parpol terhadap Ahok )

Sehingga, tidak ada kewajiban apapun dalam koalisi itu. Hasto juga memastikan bahwa keikutsertaan PDI-P dalam Koalisi Kekeluargaan bukan atas instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri meski setiap kader diberi keleluasaan untuk membangun kerja sama dengan partai politik lain.

Anggapan seperti ini bukan hanya terjadi pada PDI-P. Melainkan juga pada semua partai yang ikut dalam Koalisi Kekeluargaan. Setiap partai masih menunggu keputusan resmi DPP terkait koalisi dalam Pilkada DKI Jakarta.