Sejumlah Perbedaan Izin Taksi Konvensional dan Taksi Aplikasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Layanan taksi konvensional dan taksi berbasis aplikasi memiliki perbedaan perizinan.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menjelaskan, izin taksi konvensional menggunakan izin penyelenggaraan taksi sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

Sementara itu, izin taksi aplikasi menggunakan izin angkutan sewa, seperti yang diatur dalam peraturan yang belum lama ini diterbitkan, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Menurut Sigit, perbedaan izin tersebut membuat taksi aplikasi sebenarnya tidak bisa disebut dengan istilah "taksi".

"Karena mereka angkutan sewa, bukan taksi. Angkutan sewa ini memang bisa lintas daerah. Jadi tidak menggunakan pelat kuning," ujar Sigit kepada Kompas.com, Senin (22/8/2016).

Meski memiliki perbedaan izin, Sigit menegaskan kendaraan yang digunakan untuk taksi aplikasi tetap harus memebuhi standar keamanan dan keselamatan. Ia menyebut ada dua hal yang harus dilakukan untuk memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Kedua hal itu yakni kewajiban bagi sopir untuk lulus tes dan memiliki SIM A Umum (kendaraan roda empat untuk angkutan umum), dan keharusan bagi kendaraan mengikuti uji kelayakan atau uji kir.

"Di sisi pengemudi, pengemudinya harus memiliki SIM A Umum. Sementara kendaraannya harus lulus uji kir. Semua terkena aturan yang sama, baik taksi konvensional, angkutan sewa berbasis aplikasi, maupun angkutan sewa konvensional," kata Sigit.

Sekitar 1.000 sopir taksi aplikasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Parlemen dan Kantor Kementerian Perhubungan, Senin siang. Mereka menuntut pemerintah untuk mencabut Permenhub Nomor 32 Tahun 2016.

Tuntutan pencabutan tersebut dilakukan karena sopir menilai aturan itu merugikan mereka. Salah satunya, ketentuan untuk wajib memiliki SIM A Umum. Para sopir merasa tidak perlu memiliki SIM A Umum. Sebab, mereka merasa mobil yang digunakan bukan mobil berpelat kuning, melainkan pelat hitam.