Djarot Nilai Seharusnya Warga yang Terdampak Penertiban Berterima Kasih

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berbicara mengenai penertiban di Jakarta yang sering dinilai tidak pro-rakyat. Menurut dia, warga yang terdampak penertiban biasanya sudah menetap puluhan tahun di lahan yang bukan haknya.

Seharusnya, menurut Djarot, mereka berterima kasih atas hal itu. Terlebih lagi, mereka selalu direlokasi ke tempat yang lebih baik setelah penertiban.

"Tentunya mereka harus sadar itu bukan untuk peruntukan, bukan hak dia. Harusnya berterima kasih juga dong, sekarang kita pindahkan ke rusunawa (rumah susun sederhana sewa) di Marunda misalnya," ujar Djarot di Masjid Al Azhar Sentra Permai, Jalan Dr Sumarno, Kamis (8/9/2016).

Djarot mengatakan, warga yang terdampak penertiban tidak hanya diberi rusunawa, tetapi juga diberi kios gratis selama dua tahun untuk mereka yang mau berjualan. Jika sakit, mereka diberi pengobatan gratis.

Semua anak yang tinggal di rusun diberi Kartu Jakarta Pintar (KJP). Menurut dia, semua fasilitas itu sudah sangat cukup untuk warga yang terdampak penertiban.

"Nah yang tidak pro-rakyat itu seperti apa?" ujar Djarot. (Baca: Penertiban Jalan Terus meski Menjelang Pilkada DKI 2017)

Djarot mengatakan, penertiban juga dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar. Penertiban dilakukan agar pemerintah bisa menormalisasi bantaran sungai agar Jakarta tidak terendam banjir. Jika Jakarta banjir, lebih banyak warga Jakarta yang menderita.

"Kalau banjir, yang kena rakyat juga. Kok ketika penyebabnya kita tertibkan, warganya kita relokasi, kita dianggap enggak pro-rakyat?" ujar Djarot.