Djarot Sebut Penertiban di Jakarta Sering Dipolitisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memandang penertiban yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kerap dipolitisasi. Salah satunya adalah penertiban di kawasan Rawajati, Jakarta Selatan.

Pada penertiban permukiman liar di Rawajati Kamis pagi tadi, aktivis Ratna Sarumpaet dan politisi Partai Gerindra Syarif menyambangi kawasan tersebut. Mereka menghadang Satpol PP dan mempertanyakan surat perintah penertiban.

"Biasa lah itu, itu kan dipolitisasi. Itu biasa," kata Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Atas berbagai penertiban ini, Djarot mengaku tak khawatir elektabilitasnya terus menurun. Nantinya masyarakat yang akan menilai bagaimana kinerja Pemprov DKI Jakarta.

Djarot mengatakan, siapapun yang melanggar dan mendirikan bangunan di atas jalur hijau harus ditertibkan.

"Kalau ada yang bisa melihat ada penyelesaian lebih baik, silakan saja, gimana penyelesaiannya. Mereka yang melanggar kami tertibkan, tapi kami sediakan tempat yang lebih bagus dan kami subsidi. Apanya yang kurang," kata Djarot. (Baca: Bersama Ratna Sarumpaet, Warga Rawajati Deklarasikan Penolakan Penggusuran)

Warga korban penggusuran akan diberi tempat tinggal pengganti di Rusun Marunda, Jakarta Utara. Warga juga ditawari bisa mengambil lapak untuk usaha di pasar milik PD Pasar Jaya, di Pasar Tebet dan Pasar Jambul dan dijanjikan sewa lapak gratis selama enam bulan.