Bersama Ratna Sarumpaet, Warga Rawajati Deklarasikan Penolakan Penggusuran

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan warga RT 09 RW 04 Rawajati dan anggota ormas Forum Betawi Rempug, Kamis (25/8/2016) siang, memadati Jalan Rawajati Barat untuk mendeklarasikan penolakan rencana penggusuran permukiman di Rawajati.

Mereka tampak didampingi aktivis Ratna Sarumapet. Dalam acara itu, warga di barisan terdepan menyerukan kata 'merdeka!' berkali-kali di hadapan awak media.

"Kami menolak penggusuran karena pemerintah tidak sesuai dengan kesepakatan kami," kata Imam, salah satu warga saat berorasi.

Rencananya, warga di Rawajati tersebut akan direlokasi ke Rusun Marunda, Jakarta Utara.

(Baca juga: Jelang Waktu Relokasi, Baru 5 KK Rawajati Mendaftar ke Rusun Marunda)

Imam mengatakan bahwa Rusun Marunda terlalu jauh dari lokasi mereka tinggal dan dikhawatirkan akan menyusahkan hidup mereka.

Ibu-ibu di barisan depan juga bersahut-sahutan menyampaikan keluhannya.

Mereka khawatir usaha yang mereka jalankan menjadi tidak menentu apabila mereka direlokasi ke Rusun Marunda.

Sebanyak 60 kepala keluarga yang terdiri dari 160-an jiwa ini memang sudah 30 tahun menempati bangunan yang berdiri di sepanjang Apartemen Kalibata City dan berbatasan dengan pagar rel kereta api tersebut.

"Kami langsung digusur tanpa ada kesepakatan, tanpa musyawarah terlebih dahulu. Selama ini hanya lurah yang menemui kami," kata Imam.

Warga menuturkan, belum lama ini ada rapat yang mengundang warga terkait sosialisasi relokasi.

Namun, dalam rapat yang mengundang wali kota dan camat itu, hanya lurah yang hadir memberikan penjelasan.

Warga kesal karena lurah hanya jadi perpanjangan tangan pemerintah dan tidak membela warga. "Lurah baru saja, baru sebulan," kata warga lainnya.

(Baca juga: Warga Rawajati Minta Penertiban Ditunda, Wali Kota Sebut Hanya Akal-akalan)

Sementara itu, Ratna Sarumpaet mengatakan bahwa ia dan warga meminta kepada DPRD DKI Jakarta agar menyurati Pemprov DKI Jakarta sehingga penggusuran ditunda.

"Kami habis dari sini akan ke LBH Jakarta supaya dibantu secara hukum. Tapi kita juga akan ke DPRD. Setidaknya mereka bisa menyurati agar pemerintah memperlakukan warga dengan sopan. Tahu-tahu tanggal 1, eh no matter what digusur. Emang dia siapa?" kata Ratna.