Ketua PDS HB Jassin Merasa Terhina dengan Pernyataan Ahok soal Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin, Ajip Rosidi, mengatakan, pihaknya merasa terhina dengan pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menyebut uang operasional yang tiap tahun diminta PDS HB Jassin digunakan untuk foya-foya.

Senin (28/8/2016) di Balai Kota, Ahok menuding uang operasional yang diberikan Pemprov DKI senilai Rp 2 miliar digunakan untuk pesta pora. Pernyataan itu diungkapkan Ahok karena menurutnya PDS HB Jassin menuntut untuk mendapatkan dana, tetapi menolak dimiliki oleh Pemprov DKI.

Ajip lantas mempertanyakan uang Rp 2 miliar yang disebut Ahok. Dia mengaku tak pernah sekali pun Pemprov DKI memberikan anggaran sebesar itu untuk HB Jassin.

"Tunjukkan kapan PDS HB Jassin foya-foya, itu penghinaan. Tunjukkan kapan foya-foya?" ujar Ajip di PDS HB Jassin, Kamis (8/9/2016).

Ajip menjelaskan, seluruh uang operasional yang diajukan ke Pemprov DKI tiap tahun digunakan untuk pembelian buku, langganan koran, serta digitalisasi dokumen yang memakan biaya cukup mahal.

Ajip menjelaskan, setiap tahun, anggaran operasional yang diajukan oleh PDS HB Jassin sebesar Rp 1,5 miliar hingga Rp 1,7 miliar. Namun, diakuinya, anggaran tersebut tak pernah dipenuhi.

Ajip mengatakan bahwa tiap tahun, anggaran yang diberikan Pemprov DKI terus berkurang. Pada 2013, anggaran operasional yang diberikan sebesar Rp 1,2 miliar, pada 2014 anggaran sebesar Rp 1,1 miliar, dan pada Rp 2015 anggaran yang diberikan berkurang cukup jauh, yaitu sebesar Rp 280 juta.

Untuk tahun 2016, Ajip mengatakan, pihaknya belum mendapatkan dana operasional, kecuali anggaran untuk gaji 11 karyawan sebesar Rp 188,3 juta untuk tujuh bulan.

"Padahal tiap tahun ada triliunan yang tidak dipakai, enggak bakal dipakai foya-foya, saya juga enggak bisa foya-foya," ujar Ajip. (Baca: Ahok: JJ Rizal Enggak Usah Sok Deh, yang Gaji Pegawai HB Jassin Tiap Bulan Itu Gua!)

Kisruh PDS HB Jassin bermula ketika sejarawan JJ Rizal mengeluh soal Pemprov DKI yang tidak lagi memberikan dana hibah kepada PDS HB Jassin. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, dia sudah menawarkan untuk mengambil alih pengelolaannya. Namun, kata Ahok, HB Jassin menolak tawaran itu.