JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bercerita mengenai dirinya yang diprotes oleh Ombudsman RI terkait pungli.
Dia diperlihatkan sebuah foto yang menunjukkan adanya PKL yang memberikan uang kepada petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU).
"Pas di Ombudsman mungkin penjual itu merasa berterima kasih karena sampahnya diurusi. Lalu dikasih tip kepada PPSU dan dipotret Ombudsman," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (21/10/2016).
(Baca juga: Ruhut Mundur dari DPR demi Menangkan Ahok, Ketua Tim Ahok-Djarot Ucap "Alhamdulillah")
Djarot mengatakan, sebenarnya tidak masalah apabila uang tersebut merupakan tip yang diberikan warga kepada PPSU.
Namun, akan menjadi masalah apabila uang itu merupakan pungli untuk menempati lahan-lahan tertentu di area CFD.
"Enggak boleh lahan itu diperjualbelikan," ujar Djarot.
Jika hal itu dibiarkan, Djarot khawatir lahan di trotoar akan diokupasi oleh PKL saat CFD.
Masalah pungli ini melatarbelakangi Pemprov DKI untuk membuat situs web khusus CFD. Situs itu bisa diakses di www.hbkb.jakarta.go.id.
Djarot mengatakan, PKL yang berjualan di area CFD bisa mendaftar di sana agar dapat ditata Pemprov DKI.
(Baca juga: Djarot Sebut Kepuasan Masyarakat DKI Tinggi Juga berkat Pekerja di Lapangan)
Hal ini juga berlaku bagi kelompok warga yang ingin mengadakan kegiatan di area CFD.
Warga bisa mendaftarkan acara mereka agar bisa ditata Pemprov DKI.
"Jadi lokasi tempatnya supaya enggak tabrakan dan enggak mengganggu mereka yang naik sepeda, lari, atau jalan kaki," ujar Djarot.