Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Cara Dapatkan Hak Pilih bagi Warga yang Tak Masuk DPT Pilkada DKI

Kompas.com - 03/11/2016, 07:00 WIB
Nursita Sari

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Warga DKI Jakarta yang tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada DKI 2017 masih dimungkinkan mendapat dan menggunakan hak pilih mereka.

Komisioner KPU DKI Jakarta Bidang Pemutakhiran Data Pemilih, Moch Sidik, mengatakan, warga yang tidak masuk dalam DPT harus berupaya melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP).

"Kalau namanya tidak terdaftar dalam DPT, dia bisa menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum penutupan (pemungutan suara), harus menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan dari Dukcapil bahwa dia sudah merekam e-KTP," ujar Sidik di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2016) malam.

Sidik menuturkan, warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik dan namanya tidak tercatat dalam database kependudukan DKI Jakarta tidak bisa dimasukkan menjadi DPT yang akan ditetapkan pada 6 Desember 2016.

Namun, mereka masih bisa menggunakan hak pilihnya apabila setelah DPT ditetapkan mereka berusaha merekam e-KTP sehingga namanya tercatat dalam database kependudukan DKI Jakarta.

"Kalau tidak ada itu, persyaratan itu tidak dilengkapi, tidak dipenuhi, enggak bisa (memilih)," kata Sidik.

(Baca: Setengah Juta Calon Pemilih Pilkada DKI Belum Miliki KTP Elektronik)

Dari hasil penelitian dan pencocokan (coklit) data pemilih, ada 504.610 pemilih potensial yang belum memiliki KTP elektronik (e-KTP).

Mereka merupakan gabungan orang yang memang belum merekam e-KTP dan belum terkonfirmasi sudah merekam e-KTP.

Selanjutnya, KPU DKI akan menyerahkan data 504.610 orang tersebut ke Disdukcapil DKI Jakarta untuk diverifikasi.

KPU DKI mengimbau warga yang belum merekam e-KTP atau namanya tidak tercatat dalam database kependudukan DKI Jakarta untuk segera merekam sebelum DPT ditetapkan.

KPU DKI menunggu laporan warga yang telah merekam e-KTP dengan menunjukkan bukti surat keterangan dari Disdukcapil DKI Jakarta hingga 4 Desember 2016 di KPU tingkat kota administratif/kabupaten.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com