Ketua KPU DKI Nilai Pengamanan Kampanye Ahok di Kedoya Berlebihan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno menilai pengamanan kepolisian di lokasi kampanye calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, di Kedoya Utara, Kamis (10/11/2016) lalu, berlebihan.

Di lokasi kampanye itu, polisi menerjunkan mobil barakuda, water cannon, dan delapan pasukan setingkat kompi untuk pengamanan. Pengamanan ketat diberikan karena di lokasi kampanye di Kedoya Utara, Jakarta Barat, itu terdapat sekelompok massa yang menolak kedatangan Ahok.

Namun, setelah mengetahui situasi di lapangan, Ahok memilih batal berkampanye di sana.

"Boleh-boleh saja Polda melakukan (pengamanan) itu, tapi memang harapan saya ya (pengamanan) yang proporsional aja gitu. Jangan kemudian sampai menurunkan barakuda, water cannon, sekian pasukan, itu menurut saya berlebihan," kata Sumarno, dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/11/2016).

(Baca: Polisi Dibekali Gas Air Mata Amankan "Blusukan" Ahok di Kedoya Utara)

Sumarno menuturkan, tujuan utama penyelenggaraan kampanye adalah untuk mendekatkan warga dengan calon pemimpinnya. Pengamanan berlebihan dikhawatirkan Sumarno memicu ketakutan warga.

"Jangan sampai menimbulkan image bahwa Pilkada DKI ini sebegitu gentingnya sampai harus dikawal. Tapi kewenangan melakukan pengamanan itu ada di Polda Metro Jaya," kata Sumarno.

(Baca: Mengapa Pengamanan Kampanye Ahok di Kedoya Utara Sangat Ketat?)

Pengamanan terhadap Ahok saat kampanye terlihat lebih ketat dibanding calon gubernur maupun wakil gubernur lainnya. Sumarno menjelaskan, Polda memiliki pertimbangan adanya tingkat kerawanan yang lebih besar dibanding calon gubernur-wakil gubernur lainnya.

"Jadi begitu ditetapkan pasangan calon oleh KPU, langsung ada pengamanan yang melekat. Kalau ada aktivitas, nanti melihat tingkat kerawanan seperti apa. Tapi ya yang paham ukuran ini berapa pasukan yang harus diterjunkan itu ya kepolisian," kata Sumarno.