JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sylviana Murni, mengatakan, jika dirinya terpilih akan melanjutkan program Pemprov DKI Jakarta yang menurut dia sudah bagus. Namun, program-program tersebut akan lebih ditingkatkan lagi sehingga lebih optimal dalam penerapannya.
"Segala sesuatu itu tidak ada yang perfectly, pasti perlu ada yang ditingkatkan," ujar Sylvi saat berkunjung ke redaksi Kompas, Palmerah, Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Sylvi menyebut bahwa ada beberapa program pada pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang bagus. Namun, program-program tersebut bukan barang baru, melainkan hanya meneruskan program-program gubernur sebelumnya.
"Contohnya dalam mengatasi banjir, kita sudah punya BKT, BKB. Itu bukan dari zaman sekarang lho, itu dari zaman dulu kita sudah punya masterplan yang luar biasa. Pak Jokowi mengakui banget itu," ucap dia.
Mantan none Jakarta itu pun menilai, normalisasi waduk Pluit bukanlah barang baru. Menurut dia, normalisasi waduk-waduk di Jakarta sudah dilakukan oleh gubernur-gubernur DKI sebelumnya.
"Makanya saya selalu ingetin gubernur-gubernur yang lain mau pun yang sekarang, respectful mind itu harus ada dari para pendahulu itu harus ada," kata dia.
Ia menceritakan, gubernur DKI Jakarta era Ali Sadikin melegalkan perjudian demi membangun infrastruktur Ibu Kota. Menurut dia, hal itu memang perlu dilakukan pada saat itu.
Lalu gubernur selanjutnya, Tjokropranolo, yang memimpin Jakarta dengan cara sosialisasi secara religius. Kata Sylvi, hal itu memang perlu dilakukan pada saat itu.
"Jadi kalau sekarang itu sudah dilakukan, memang sudah waktunya. Tapi jangan merasa mengaku-akui, jangan jadi setan aku-aku," ujarnya.
Tak hanya itu, soal Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga disebutnya bukanlah barang baru yang diciptakan oleh petahana. Sylvi mengaku, saat dirinya menjadi Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI periode 2004-2008, dia merancang program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Saat itu, kata Sylvi, dirinya merancang program tersebut tidak sendirian, melainkan meminta bantuan dari anggota DPRD DKI Jakarta untuk merealisasikannya.
"Kita sebagai gubernur baru terus men-create ya wajar-wajar saja, tapi jangan one man show," ucapnya.
Selain itu, lanjut Sylvi, penertiban kawasan lokalisasi seperti Kalijodo juga bukan hanya terjadi pada era Ahok-Djarot saja. Menurut Sylvi, saat era kepimpinan Sutiyoso pun melakukan penertiban terhadap kawasan lokalisasi Kramat Tunggak dan menggantikannya menjadi Islamic Center.
Bahkan, penertiban Kramat Tunggak, kata Sylvi, tak perlu menggunakan buldozer dan mengerahkan unsur TNI pada waktu itu.
Ia mengaku saat itu dirinya menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta komisi A yang turun langsung saat penertiban itu.
"Artinya hargailah (gubernur) pendahulu dan saya menghargai bahwa ini telah dieksekusi. Yang enggak boleh dikira itu merasa paling baik, justru kita harus belajar daripada pendahulu kita," ujarnya.