JAKARTA, KOMPAS.com - Sedianya, sangat mudah bagi calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mendapatkan modal berkampanye. Basuki mengatakan, koleganya sering heran kenapa dia harus menggalang dana untuk biaya kampanye padahal teman-teman pengusahanya dengan senang hati memenuhi biaya itu.
"Saya bilang ke mereka, mereka lupa kalau aku itu bukan calon gubernur, aku itu gubernur," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini di Rumah Lembang, Menteng, Selasa (29/11/2016).
Ahok mengatakan posisinya yang masih gubernur DKI Jakarta hingga Oktober 2017 tidak boleh dilupakan. Dia harus tetap menjaga integritasnya meski sedang cuti.
Dia khawatir, pemberian modal besar justru akan membuatnya merasa berutang budi. Untuk itulah Ahok menciptakan "Kampanye Rakyat".
Kampanye Rakyat merupakan jenis kampanye yang pembiayaannya bersumber dari warga. Tim komunikasi Kampanye Rakyat Ahok-Djarot, Iwet Ramadhan, mengatakan ada tiga hal yang diterapkan dalam kampanye tersebut, yaitu bersih, transparan dan partisipatif atau disingkat BTP, sesuai dengan inisial nama Ahok.
(Baca: Dituduh Dibayar Ahok Rp 1 M, Penulis Ini Justru Ikut Menyumbang)
Fokus utama dari kampanye model ini adalah penggalangan dana dari rakyat untuk Ahok-Djarot. Banyak cara yang dilakukan tim untuk menggalang dana.
Misalnya seperti membuka meja donasi di rumah pemenangan (Rumah Lembang), menggelar acara nonton bersama, hingga mengadakan gala dinner.
Ada berbagai cerita dalam proses penggalangan dana itu. Rupanya, bukan hanya warga mampu saja yang rela merogoh kocek untuk patungan membiayai kampanye Ahok-Djarot, tapi ada juga warga biasa yang ikut menyumbang.
Ahok pernah bercerita tentang seorang ibu dari Muara Baru yang hanya punya Rp 10.000, tetapi ingin ikut andil menyumbang. Iwet mengatakan, inilah bentuk partisipatif yang ingin dicapai Ahok dengan mengadakan Kampanye Rakyat.
"Orang bisa sampai mengorbankan uang makannya, kalau orang kecil kan pasti mentingin makan sendiri dulu dong. Nah ini, biar Rp 10.000 enggak apa-apa deh yang penting saya bantuin Bapak Ahok," ujar Iwet.
Iwet mengatakan, pada dasarnya Ahok ingin semua warga Jakarta menjadi seperti pemegang saham di Pemprov DKI. Dengan warga ikut patungan, Ahok ingin berutang hanya kepada warga Jakarta.
Dia tidak ingin meminta uang kepada pengusaha dan membuatnya merasa memiliki utang budi pada satu kalangan.
"Kalau minta sama orang besar, takutnya ada kepentingan ke depan. 'Gue kan udah modalin lo besar banget,', kasarnya begitu," ujar Iwet.
"Sekarang ketika banyak yang partisipasi, orang akan bilang 'eh gue kan udah bantuin elo ya, bayarin lu, kok lu kerjanya begini doang?'. Jadi Pak Ahok bisa merasa punya tanggung jawab lebih. Utangnya bukan hanya ke satu orang, tapi ke rakyat," tambah Iwet.
Warga diperbolehkan menyumbang sebesar Rp 10.000 hingga Rp 75 juta. Itu merupakan batas maksimal sumbangan untuk perorangan. Mereka yang ingin menyumbang akan mengisi formulir yang dibuat KPU dan akan diminta KTP serta NPWP.
Uang yang didonasikan tidak boleh dalam bentuk tunai. Warga bisa melakukan transfer atau debit. Sampai saat ini, jumlah donasi yang terkumpul sudah mencapai Rp 20 miliar.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
