Soal Perombakan PNS DKI, Sumarsono Sebut Cuma Terima Laporan dan Melantik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan ada sebuah tim yang akan menentukan perombakan PNS DKI awal tahun nanti. Sumarsono hanya menerima laporan dan melakukan pelantikannya saja.

Sumarsono mengatakan tim itu juga-lah yang akan berkoordinasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

"Itu semua nanti bukan saya langsung (yang berkoordinasi) silakan saja tim yang menjelaskan ke sana (Ahok-Djarot). Saya kan enggak punya kepentingan. Kepentingan saya hanya agar penataan selesai. Siapa ditempatkan ke mana, saya tidak punya kepentingan," ujar Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (19/12/2016).

Sumarsono mengatakan dia akan melantik susunan PNS DKI yang sudah dirumuskan bersama Ahok dan Djarot. Dia sendiri berharap tidak ada banyak perubahan dalam perombakan ini. Sehingga dia hanya perlu melakukan pengukuhan pejabat lama di SKPD yang baru.

"Kalau semua tidak ada perubahan juga lebih bagus, harapan saya semua tidak ada pelantikan tapi pengukuhan saja. Itu lebih baik," ujar Sumarsono. (Baca: Tahun Baru 2017, Ada Perampingan PNS DKI dan Perombakan SKPD)

Perombakan struktur pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta rencananya akan dilakukan pada 3 Januari 2017. Hal ini dilakukan usai pengesahan Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah oleh DPRD DKI Jakarta pada Selasa (13/12/2016) lalu.

Aturan itu mengatur seputar organisasi di Pemprov DKI Jakarta, membentuk unit pelaksana teknis, suku dinas dan suku badan, serta kelompok jabatan fungsional dan kepegawaian.

Aturan itu merupakan implementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan UU Nomor 29 Tahun 2009.

Perombakan itu akan membuat adanya efisiensi. Dari 53 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta saat ini akan menjadi hanya 42 SKPD. Kemudian dari 5.998 jabatan akan tinggal menjadi 4.938 jabatan dari eselon IV B hingga I B. Aturan itu juga akan menghapus sebanyak 1.060 jabatan struktural.